Headlines News :
Home » , , , , » Perempuan Sebagai Kepala Negara dalam Politik Islam

Perempuan Sebagai Kepala Negara dalam Politik Islam

Written By Pewarta News on Sabtu, 16 September 2017 | 23.47

Putri Rahyu.
Sebuah Pengantar
PEWARTAnews.com -- Sejak dahulu sampai sekarang, persoalan boleh tidaknya wanita menjadi kepala negara masih menjadi bahan perdebatan dikalangan para ulama maupun pemikir politik Islam. Perlakuan sebuah teks atau penafsiran baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dianggap mengekang atau menganggap remeh nalar perempuan, dimana nalar perempuan dianggap tidak cakap, tidak profesional, lemah, tidak tegas dan terlalu berperasaan halus, selalu dijadikan alasan bagi mereka untuk berpendapat bahwa wanita tidak pantas atau tidak mampu menjabat sebagai kepala negara.

Namun pada kenyataan yang terjadi masa kini, para wanita banyak yang ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia, terdapat wanita yang menjadi Menteri, Pemimpin Perusahaan, Angkatan Bersenjata, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bupati, Pegawai Negeri, Kepala Sekolah dan menjadi buruh serta ibu rumah tangga yang saat ini dianggap sebagai lapisan bawah. Sedangkan di daerah Bima sendiri saat ini memiliki perempuan hebat yang menjabat sebagai Bupati. Hal ini menunjukan bahwa perempuan telah ikut secara aktif untuk membangun negara, mengurus rumah tangga yang menjadi kewajiban sebagai seorang istri, dan mengurus anak sebagai seorang Ibu.

Adanya perbedaaan fisik-biologis dan perbedaan budaya-badaniah antara laki-laki dan perempuan tidak menghalangi perempuan berperan dalam membangun negara. Karena pada dasarnya, prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia baik antara laki-laki, wanita maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Namun yang dapat membedakan antara wanita dan laki-laki hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al-Hujurat [49] : 13)

Dari gambaran di atas, terdapat beberapa hal yang Penulis paparkan dibawah ini, selengkapnya akan diuraikan dibawah ini.


Definisi Kepemimpinan
Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang definisi kepemimpinan, sebagai berikut : Pertama, Arifin Abdurrahman memberikan pengertian bahwa pemimpin adalah orang yang dapay menggerakkan orang lain yang ada disekelilingnya untuk mengikuti jejak pemimpin itu.

Kedua, Sarwono Prawirohardjo, berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang berhasil menumbuhkan bawahannya dalam perasaan ikut serta, ikut bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang diselenggarakan di bawah pimpinannya.

Ketiga, Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa pemimpin adlah orang yang mempengaruhi orang lain agar orang lain mau menjalankan apa yang dikehendakinya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada di lingkungannya pada situasi tertentu, agar orang lain mau bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. (Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, 2011: 24-25).


Syarat-syarat Menjadi Pemimpin Negara
Adapun syarat-syarat yang dikemukakan ulama antara lain (Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, 2011: 117-118): Pertama, Al-Mawardi, memberikan tujuh persyaratan, yaitu adil dengan segala persyaratan, memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk berijtihad, sehat panca indera, sehat anggota badan, cerdas dan mampu mengatur rakyat dan berketurunan Quraisy’.

Kedua, Abd. Wahab Khalaf, memberikan enam syarat sebagai mana Al-Mawardi dan tidak menerima syarat ketujuh yaitu orang Quraisy’, karena menurut beliau, alasan hadis yang menyebutkan harus orang Quraisy’ adalah bersifat siyasah untuk menghindari pertentangan karena asabiyah, sehingga penyebutan hadis tersebut pada masa itu adalah unsur maslahat.

Ketiga, Yusuf Musa setelah menguraikan syarat-syarat imam menurut Ibnu Hazm Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Kamal bin Abi Syarif, Al-Kamal bin Hunam, Al-Iji, Al-baqillani dan Ibnu Khaldun akhirnya beliau berpendapat bahwa syarat-syarat imam harus memenuhi tujuh macam, yaitu Islam, laki-lai, mukallaf, berilmu, adil, mampu, sehat panca indera, dan anggota badannya.

Keempat, Abd. ‘Qadir ‘Audah, menetapkan ketujuh syarat yang ditetapkan oleh Yusuf Musa di atas. Kelima, Abu Ya’la Al-Hanbali menyebut empat syarat, yaitu orang Quraisy, memiliki syarat-syarat seorang hakim, mampu memegang kendali dalam masalah peperangan dan siyasah, orang yang paling bail di dalam ilmu dan agamanya.

Keenam, Ibnu Khaldun, mengemukakan empat syarat, yaitu memiliki pengetahuan, adil, mampu melaksanakan tugas dan kreatif, sehat jasmani dalam arti panca indera dan anggota badannya.

Ketujuh, Al-Ghazali, menyebutkan sepuluh syarat, yaitu dewasa atau aqil balig, otaknya sehat, merdeka dan bukan budak, laki-laki, keturunan Quraisy, sehat jasmani, kekuasaan yang nyata, hidayah, adanya ilmu pengetahuan, wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).


Kedudukan Perempuan dalam Islam
Dalam Al-Qur’an Allah menjelaskan mengenai kedudukan perempuan, di antaranya Allah berfirman yang artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah [9] : 71)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan dapat saling tolong menolong baik di wilayah domestik maupun publik. Mereka  mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma’ruf  nahi munkar. (Khoiruddin Nasution, 1996: 102).

Allah juga berfirman yang artinya:
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”. (An-Nisa [4]: 32).

Jika diperhatikan, ayat ini cukup jelas memberi gambaran, bahwa tidak ada diskriminasi bagi perempuan, tidak ada alasan untuk merendahkan derajat kaum perempuan. Semuanya bergantung kepada amalan dan ketaqwaan masing-masing individu. Perempuan mempunyai hak dari hasil usahanya sebagaimana laki-laki, di samping juga mempunyai kewajiban masing-masing.

Akan tetapi dalam hal tertentu, kedudukan wanita tidak harus sama besar dengan kaum pria. Bukan karena kurang penghargaan, tetapi karena kodrat wanita yang menghendaki demikian. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka...”.  (An-Nisa [4]: 34).

Kaum laki-laki adalah qawwamun atas kaum perempuan. Kata qawwamun dalam kitab-kitab tafsir biasanya diterjemahkan sebagai penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga atau pelindung perempuan. Terdapat banyak alasan yang mengemukakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, matang dalam perencanaan, penilaian yang lebih tepat, kelebihan dalam amal dan ketaatan kepada Allah, tekad yang kuat, keteguhan, kemampuan menulis bahkan keberanian yang jika dibandingkan perempuan dengan yang sebaliknya.

Itulah sebabnya menurut para fuqaha’, pada laki-laki terdapat tugas-tugas besar sebagai nabi, ulama, imam, guru sufi, laki-laki juga yang berperan dalam jihad, adzan, shalat jum’at, khutbah, takbir, persaksian dan lain sebagainya. Sedangkan sebaliknya perempuan tidak mendapat tugas-tugas tersebut. (Budhy Munawar-Rachman,  1996)l: 26-27)

Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik Islam

Pertama, Hak-Hak dalam Politik

Islam memperbolehkan seorang perempuan untuk menduduki jabatan tertentu di luar rumah, termasuk dalam jabatan politik, sebagaimana bolehnya  diangkat sebagai pejabat dalam pemerintahan, selama jabatan yang dipegangnya itu dilakukan dengan sopan dan tenang tanpa menimbulkan fitnah berdasarkan syari’at Islam. Di samping dengan pekerjaannya, ia tidak akan meninggalkan kewajibannya mengatur rumah tanggah serta tidak membawa dampak negatif bagi keluarga dan masyarakatnya.

Perempuan juga tidak dilarang melakukan tugas-tugas yang di lakukan oleh laki-laki dalam batas yang tidak melanggar ketentuan syari’ah. Pada zaman Rasulullah, tidak sedikit perempuan yang terjun dalam berbagai bidang kehidupan yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. “Aisyah binti Talhah (salah seorang ipar Abu Bakar) sering kali memperkuat barisan kaum muslimin menghadapi musuh di medan peperangan bersama kaum laki-laki. Ia mahir memainkan pedang dan melempar tombak serta lembing.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh semua orang, termaksud kaum perempuan mereka mempunyai hak untuk berkerja dan menduduki jabatan tertentu, kendati (menurut yang pro) ada jabatan yang oleh sebagian ulama tidak boleh diduduki oleh kaum perempuan, yaitu kepala negara (al-imamah al-‘uzman) dan hakim. Mengingat walau pada prinsipnya Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, namun karena perbedaan fungsi dan perannya masing-masing dalam beberapa segi dibedakan. Subtansi  perbedaan tersebut bertujuan untuk membagi tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kemaslahatan hidup manusia tetap selalu terjaga.

Kemaslahatan yang dimaksud meliputi (Budhy Munawar-Rachman, 1996: 126-127):  (a) Kemaslahatan seorang /individual, baik laki-laki maupun perempuan. (b) Kemaslahatan kelompok perkelompok, baik kelompok laki-laki maupun perempuan. (c) Kemaslahatan seluruh kehidupan manusia  dan kemaslahatan seluruh alam semesta, demi  kebahagiaan di  dunia dan akhirat.

Untuk itu masing-masing  diberi  peranan sesuai dengan sifat, bakat dan kepentingannya untuk kemaslahatan seluruh kehidupan ini, sehingga Islam memmberikan kedudukan, peran, hak, kewajiban dan peraturan kepada keduanya untuk dapat menjadi manusia sejati.  

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa pandangan Islam terhadap perempuan adalah sama dengan pandangannya terhadap laki-laki dilihat dari segi kemanusiaannya. Dengan kata lain bahwa perempuan adalah manusia dan laki-laki pun adalah manusia, masing-masing tidak berbeda dari segi kemanusiaannya, bahkan tidak ada keistimewaannya bagi yang satu atas yang lainnya dari sudut ini. Atas dasar inilah pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan sama. Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya kaum perempuan adalah setara dengan laki-laki”. (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i).

Hukum Islam bukan spesial untuk laki-laki atau perempuan saja, akan tetapi berlaku untuk keduanya sesuai dengan peran masing-masing selaku insan. Dengan demikian, jelaslah bahwa mereka Syaqaiq ar-Rijal (saudara sekandung kaum laki-laki), yang kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain. (QS. An-Nisa : 32)

Dengan demikian, tidak dibenarkan jika hanya memperhatikan salah satu di antara mereka, keculi juga memperhatikan yang lainnya. Karena keduanya adalah manusia yang memiliki kekhasan insani serta sendi-sendi kehidupan yang sama. Allah telah menciptakan daya hidup (vitalitas) pada masing-masing mereka. Allah juga telah meletakkan pada keduanya berbagai keperluan anggota tubuh (physicsl needs), seperti lapar, haus, buang air, dan menempatkan pada masing-masing mereka naluri ingin hidup (subsisting instinc’s). Naluri mempertahankan jenis (rase instinct) dan kecenderungan beragama. (Budhy Munawar-Rachman,  1996: 127-130)

Kedua, Pro-Kontra tentang Kepala Negara Perempuan
Terdapat dua konfigurasi pemikiran keagamaan tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Di satu sisi, menyatakan bahwa perempuan diharamkan untuk terjun ke dunia politik, karena politik merupakan wilayah publik dan kekuasaan laki-laki. Apalagi sampai menjadi pemimpin politik atau kepala negara, hal ini sangat tidak dibenarkan. Argumentasi yang mereka gunakan adalah ijma’ ulama (konsensus para ahli hukum Islam) dengan berdasarkan pernyataan Al-Qur’an dan hadis (Budhy Munawar-Rachman,  1996: 30). Namun di sisi lain, Islam sendiri tidak menghalangi wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru atau dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim, dan lain-lain, bahkan bila ia mampu dan sanggup, boleh menjadi perdana menteri atau kepala negara, asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau kepala negara berdasarkan ayat Al-Qur’an surat An-Nisa : 34 dan hadis dari Abu Bakrah ketika Rasulullah mengetahui Kaum Parsi dipimpin oleh seorang wanita, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Turmudzi, bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya: “Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan”.

Sedangkan Abu Hanifah membolehkan wanita untuk menjadi hakim dalam masalah perdata saja dan tidak membolehkannya dalam masalah jinayat, sementara Muhammad bin Jarir Al-Thabari membolehkan wanita menjadi hakim secara mutlak. Pendapat ini diikuti pula oleh Ibnu Hazm dari aliran Al-Zhahiriyah. (Huzaemah Tahido Yanggo, 1996: 88-90).

Menurut Jawad Mugniyah dalam tafsir Al-Kasyif, bahwa maksud ayat 34 surat An-Nisa itu bukanlah menciptakan perbedaan menganggap perempuan itu rendah dibandingkan dengan pihak laki-laki, tetapi keduanya adalah sama, sedang ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, keduannya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami saja untuk memimpin istrinya. Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan untuk penguasa yang diktator.(Huzaemah Tahido Yanggo, 1996: 88).

Sedangkan Fatima Mernissi menggolongkan hadis dari Abu Bakrah tersebut sebagai hadis yang misoginistik (membenci kaum wanita), yang disampaikan kepada kaum Muslimin sebagai hadis yang suci dan tak terbantahkan. Meskipun dinilai shahih oleh Bukhari dan beberapa yang lain, akan tetapi hadis ini banyak diperdebatkan. Fatima Mernissi menyatakan bahwa hadis ini banyak digunakan sebagai argumen untuk menggusur kaum perempuan dari pengambilan keputusan dan politik. (Fatima Mernissi, 1994: 78).

DR. Kamal Jaudah mengatakan : Hadis dari Abu Bakrah tersebut melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan asbabu al-wurud hadis ini, yaitu telah diangkatnya Binti Kisrah untuk menjadi Ratu / pemimpin Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaan hanya ditangannya sendiri, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya. Berdasarkan itu, selama suatu negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan musyawarah yaitu seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja sendirian melainkan dibantu oleh menteri-menteri, maka tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala negara termasuk di negara Indonesia khususnya.

Kebolehan wanita untuk menjadi kepala negara ini ditopang oleh Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 71, yang atinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (megerjakan) yang ma’ruf dan mencegah yang munkar”.

Dalam ayat tersebut Allah SWT menggunakan kata auliya’ (pemimpin), itu bukan hanya ditjukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ini, wanita juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang yang akan menjadi pimpinan tertinggi, karena menurut tafsir Al- Maraghi dan tafsir Al-Manar bahwa kata auliya’ tersebut dengan tafsir mencakup; wali penolong, wali solidaritas dan wali kasih sayang. (Huzaemah Tahido Yanggo, 1996: 89-91).

Fakta Sejarah
Dalam sejarah telah diungkapkan bahwa sejumlah perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya dengan sukses gemilang. Pada masa sebelum Islam, kita mengenal Ratu Balqis, penguasa negeri Saba’ sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an :

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”. (An-Naml [27] : 23).

Pemaparan kisah ini menunjukkan bahwa perempuan dibenarkan menjadi pemimpin untuk sebuah negeri, karena kalau dilarang tentu Al-Qur’an akan menyatakan celaan terhadap perbuatan tersebut. Akan tetapi justru sebaliknya, Al-Qur’an menerangkan kebijakan yang dilakukan oleh Ratu Balqis dalam memerintah rakyatnya, yaitu dalam kepemimpinannya ia dikenal sangat piawai dan dikenal sukses gemilang, negaranya aman sentosa. Kesuksesan ini antara lain karena Ratu Balqis mampu mengatur negaranya dengan sikap dan pandangannya yang demokratis.

Kenyataan sejarah di Zaman Nabi Muhammad SAW. juga menunjukkan bahwa ada sekian banyak perempuan yang terlibat pada persoalan politik praktis, Ummu Hani’ misalnya dibenarkan sikapnya oleh beliau, ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik (jaminan keamanan ini merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri beliau sendiri, yaitu ‘Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Dan isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, yaitu Usman bin Affan r.a. peperangan ini dikenal dalam sejarah dengan nama perang unta (656 M). keterlibatan umum al-Mukminim (‘Aisyah r.a.) bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis. Di negara modern juga ada yang pernah dipimpin perempuan yang relatif sukses sebagaimana Indira Gandi, Margaret Tatcher, Srimavo Bandaranaeke, Benazir Butto, dan Syeikh Hasina Zia. (Moh. Romzi Al-Amiri Mannan,  2011: 154-156).

Penutup dan Kesimpulan
Pertama, Pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada di lingkungannya pada situasi tertentu, agar orang lain mau bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Kedua, Syarat-syarat menjadi pemimpin negara secara garis besar menurut Al-Mawardi yaitu adil dengan segala persyaratan, memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk berijtihad, sehat panca indera, sehat anggota badan, cerdas dan mampu mengatur rakyat dan berketurunan Quraisy’. Sedangkan menurut Al-Ghazali adalah dewasa atau aqil balig, otaknya sehat, merdeka dan bukan budak, laki-laki, keturunan Quraisy, sehat jasmani, kekuasaan yang nyata, hidayah, adanya ilmu pengetahuan, wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

Ketiga, Kedudukan perempuan berdasarkan surat At-Taubah ayat 71, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dengan bekerjasama dan saling tolong menolong baik di wilayah domestik maupun publik sekaligus mempunyai tugas dan kewajiban yang sama pula dalam menjalankan amar ma’ruf  nahi munkar. Tidak ada diskriminasi bagi perempuan, karena laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah SWT yang membedakan adalah ketakwaan dari masing-masing individu. Akan tetapi dalam hal tertentu, kedudukan perempuan tidak harus sama besar dengan kaum laki-laki bukan karena kurang penghargaan, tetapi karena kodrat perempuan yang menghendaki demikian.

Keempat, Pendapat pertama mengatakan, wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Di antara dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan laki-laki adalah pemimpin (An-Nisa 32 dan 34, Al-Baqarah: 228), hadis Abu Bakrah, ketika Rasulullah mengetahui Kaum Parsi dipimpin oleh seorang wanita, Rasulullah bersabda: “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita.” (HR Bukhari Muslim). Sebagian besar ulama klasik dan kontemporer, memandang wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali memegang pucuk pemerintahan (presiden), dengan beralasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam (Al-Baqarah: 228, Al-Hujurat: 13, Al-Taubah: 71 dan An-Nur: 30-31). Alasan pendapat yang kedua bahwasanya wanita kapabel untuk berpartisipasi dalam wilayah politik, seperti bukti sejarah tentang suksesnya Ratu Bilqis yang memerintahkan Saba (Al-Naml : 32-34). Rasulullah juga mengakui politik dari kaum wanita, seperti Ummu Hani dalam peristiwa Fath Mekkah, Rasulullah juga menerima bai’at kaum wanita. Juga penyebaran dakwah Islam dengan periwayatan hadis yang dilakukan juga oleh kaum Muslimah seperti Aisyah ra. memandang wanita berhak berpolitik seperti laki-laki termasuk memegang pucuk pemerintahan. Pendapat ketiga yaitu kelompok yang sebagian besar ulama kontemporer ini mengintepretasikan Hadis Abu Bakrah khusus ditujukan untuk kaum Persia yang saat itu dipimpin oleh seorang wanita yang ditakutkan sifatnya mengikuti bapaknya yang selama memimpin bersifat otoriter, bukan dipukul rata untuk semua kaum. Juga mengambil dalil dari kisah sukses Ratu Bilqis yang diceritakan dalam Al-Qur’an (An Naml : 32-34), serta suksesnya pemimpin wanita seperti Margareth Teacher, Indira Gandhi, dan pemimpin perempuan lainnya.


Bahan Bacaan :
Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung : CV. Diponegoro, 2007.

Al-Amiri Mannan, Moh. Romzi, Fiqh Perempuan : Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2011.

Fatima Mernissi, Wanita di dalam Islam, terj. Yaziar Radianti,  Bandung : Pustaka, 1994.

Munawar-Rachman, Budhy, Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman dalam Buku Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Yogyakarta : Ababil, 1996.

Nasution, Khoiruddin, Konstruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Modern: Studi Kasus Atas Proses Perceraian Antara Suami Dan Isteri dalam Buku Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Yogyakarta : Ababil, 1996.

Tahido Yanggo, Huzaemah, Konstruksi Fiqh Wanita dalam Peradaban Masyarakat Indonesia Modern dalam Buku Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Yogyakarta : Ababil, 1996.



Penulis : Putri Rahyu
Alumni Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Asal Bima Nusa Tenggara Barat.
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website