Headlines News :
Home » , , » Arti Penting Kegiatan BBGRM dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Sanggar dan Pemerintah Kabupaten Bima

Arti Penting Kegiatan BBGRM dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Sanggar dan Pemerintah Kabupaten Bima

Written By Pewarta News on Rabu, 11 Oktober 2017 | 05.57

PEWARTAnews.com – Oktober 2017 merupakan bulan yang istimewa bagi masyarakat kecamatan Sanggar, betapa tidak, pada bulan ini kecamatan sanggar melaksanakan salah satu kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Pelaksanaan kegiatan BBGRM adalah salah satu rangkaian upaya untuk membangkitkan semangat gotong royong serta menjadi alat stimulus bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan dengan semangat keswadayaan sebagai sebuah sistim nilai yang melekat pada sosial budaya yang sudah lama menyatu dalam kehidupan masyarakat Bima pada umumnya serta masyarakat kecamatan Sanggar pada khususnya.

Landasan kegiatan BBGRM adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), yang meliputi bebrapa item, (1) Gotong royong dibidang kemasyrakatan, (2) Gotong royong dibidang ekonomi, (3) Gotong royong dibidang sosial budaya dan agama, (4) Gotong royong dibidang lingkungan. Berdasarkan beberapa item ini menjadikan kegiatan BBGRM sangat penting karena ada banyak bidang serta instansi didalamnya, tentunya ini harus menjadi kanalisasi bagi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan potensi daera kearah yang positif serta menjadi alat integrasi integrasionis.

Sebagaimana yang Penulis uraikan pada paragraph sebelumnya, bahwa kegiatan BBGRM untuk menumbuhkan jiwa sosial masyarakat dalam semangat gotong royong akan tetapi kegiatan BBGRM juga harus kita maknai dalam perspektif yang lain, dalam konteks elit politik (Eksekutif dan Legislatif) serta perspektif civil society kegiatan BBGRM harus menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat dengan pemerintah kabupaten Bima tentu saja dalam makna simbol adalah Bupati Bima Indah Damayanti Putri dan wakil beserta jajarannya, dan juga lembaga Legislatif khusunya dapil kecamatan Sanggar,  kenapa hal demikian menjadi urgen, karena dengan adanya BBGRM ini masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya langsung kepada pemeritah kabupaten Bima, sehingga pihak eksekutif dan legislatif bisa melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, ibarat adigium yang sering kita dengan dan kita pakai “Sambil mancing makan ikan” atau “sekali dayung dua,tiga pulau terlampaui” kurang lebih itulah adigium yang tepat apabila pemerintah kabupaten Bima bisa memanfaatkan BBGRM dengan bijak.

Kenapa kegiatan BBGRM menjadi penting sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat disamping makna semangat gotong royong, karena proses pngambilan kebijakan pembangunan dalam setiap sektor di Indonesia ini adalah menggunakan perspektif button up atau perencaan yang berasal dari masyarakat atau berdasarkan aspirasi masyarakat bukan aspirasi elit. Hal ini juga sesuai dengan ungkapan “Datanglah kepada masyarakat, tanyakan apa yang mereka mau dan mulaialah dari masyarakat maka mesyarakat akan mengatakan itu semua berasal dari kami”. Ungkapan ini mengadung makna bahwa masyarakat adalah pemegang legitimasi yang paripurna dalam setipa kebijakan yang diambil seorang kepala Negara dan daerah. Nilai ini harus mampu terinternalisasi serta terimlementasi dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Bima guna terwujudnya pembangunan yang partisipatif.

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka kehadiran Eksekutif (Bupati dan Wakil) serta anggota legislatif (DPRD) dalam kegiatan BBGRM di kecamatan Sanggar menjadi sangat dinanti oleh masyarakat sebagai wadah silaturahmi dan penyampaian aspirasi secara langsung, serta kegiatan BBGRM ini menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten Bima untuk melihat secara langsung kehidupan masyarakat yang ada di kecamatan Sanggar dengan segala dinamikanya selama ini. Mengingat Kecamatan Sanggar berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, tentu hal ini berdampak pada pelayanan publik, bahkan momen ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten Bima sebagai alat memutus mata rantai prahara politik (rekonsiliasi politik) yang masih ada pasca Pilkada beberapa tahun yang lalu, mengingat ada paradigma yang berkembang dan menjalar di warga masyarakat kecamatan Sanggar bahwa Bupati Bima anti Kecamatan Sanggar sehingga masyarakat kecamatan Sanggar merasa termarjinalkan.

Tulisan ini Penulis dedikasikan untuk masyarakat Kecamatan Sanggar.


Penulis: Bung Akbar Jafar (BAJ)
Alumni PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta 2017 / Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram / Putra Asli Desa Taloko Kecamatan Sanggar, Bima, NTB.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website