Headlines News :
Home » , » Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Melalui Peningkatan Pendidikan Perawat SPK (Bagian 2)

Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Melalui Peningkatan Pendidikan Perawat SPK (Bagian 2)

Written By Pewarta News on Minggu, 19 November 2017 | 21.44

Ilustrasi Perawat. (Foto: jobdesc.net)
PEWARTAnews.com – Sejak 2008 PPNI, AIPNI dan dukungan serta bekerjasama dengan Kemendiknas melalui project Health Profession Educational Quality (HPEQ), melakukan pembaharuan dan penyusunan kembali Standar Kompetensi Perawat Indonesia, Naskah Akademik Pendidikan Keperawatan Indonesia, Standar Pendidikan Ners, standar borang akreditasi pendidikan ners Indonesia (PPNI, 2017). Semua standar tersebut mengacu pada Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan saat ini sudah diselesaikan menjadi dokumen negara yang berkaitan dengan arah dan kebijakan tentang pendidikan keperawatan Indonesia. Berdasarkan level KKNI, DIII Keperawatan masuk pada level 5, Ners (sarjana+ners) level 7, magister keperawatan dan/atau ners spesialis level 8, serta doktor keperawatan level 9 (Presiden RI, 2012a). Pengukuran kompetensi terhadap lulusan pendidikan vokasi dan profesi dilakukan melalui uji kompetensi untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan perilakunya. Jika telah lolos uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya untuk melakukan praktik keperawatan. Sertifikat kompetensi yang telah didapat digunakan untuk mendapatkan STR dan SIPP sebagai aspek legal izin melakukan praktik keperawatan profesional (DPR RI, 2014b). Perawat dengan pendidikan SPK tidak dapat mengikuti uji kompetensi sebagai perawat vokasi maupun profesi, sehingga tidak dapat memiliki STR dan SIPP untuk melakukan praktik keperawatan profesional. 

Lahirnya Pendidikan Universitas Terbuka bagi Lulusan SPK
Rencana peningkatan mutu tenaga kesehatan tahun 2020 yang harus memenuhi kualifikasi minimal Diploma III, menjadi dasar beberapa pihak untuk melakukan percepatan atau penyetaraan tenaga kesehatan yang belum DIII. Universitas Terbuka (UT) bekerjasama dengan 9 asosiasi bidang kesehatan di Indonesia untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) di lingkungan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Sebagai upaya bersama meningkatkan SDM kesehatan di Indonesia, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 3 Desember 2015 di Auditorium Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan, Jakarta (Universitas Terbuka, 2015). Pada saat penandatanganan nota kesepahaman tersebut, ternyata UT belum memiliki Program Studi DIII Perawat, dan baru akan mengajukan usulan untuk program studi baru. Padahal pada saat itu masih dalam posisi monotarium berdasar SE Kemenristek Dikti No. 1104/C/KL/2015 tentang pengumuman pembukaan program studi pada PTN tahun 2016 dan No. 1105/C/KL/2015 untuk PTS (Kemenristekdikti, 2015).

Selain itu, UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio, dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA atau yang sederajat) (Universitas Terbuka, n.d.).

Berdasarkan Pasal 14 Permendikbud No 109 Tahun 2013 disebutkan, bahwa Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri dan diberikan kepada Perguruan Tinggi penyelenggara PTJJ yang mempunyai izin Program Studi secara tatap muka dalam Program Studi yang sama. Pasal 15 juga mensyaratkan bahwa Prodi tatap muka sejenis dilakukan PT yang sudah terakreditasi A yang  dapat menyelenggarakan PTJJ, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia (Kemendikbud, 2013). Berdasarkan peraturan tersebut, UT tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program PTJJ karena belum memiliki izin operasional dan memiliki prodi keperawatan terakreditasi A. Selain itu juga berpotensi menimbulkan pertanyaan apakah dengan PTJJ mampu menjamin kualitas dari kompetensi lulusan peserta didik sebagai perawat profesional.

Rekognisi Pembelajaran Lampau
Menteri kesehatan mengeluarkan peraturan nomor 41 tahun 2016 tentang program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan di bawah DIII sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2016). Program tersebut dilakukan melaui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang kemudian pedoman pelaksanaannya diatur di dalam SK Dirjen Kemenristekdikti No 123/B/SK/2017 (Kemenristekdikti, 2017).

Pengakuan terhadap rekognisi pembelajaran lampau (Recognition of Prior Learning) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya (ANTA, 2000). RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal (Kemenkes, 2016). Sehingga seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya (Kemenristekdikti, 2017). Apabila setelah dilakukan RPL masih terdapat kekurangan satuan kredit semester, maka kekurangan tersebut ditempuh melalui pendidikan formal yang diadakan oleh program studi terakreditasi minimal B. Pada akhir Pendidikan formal yang telah dijalani, peserta RPL tetap harus menjalani uji kompetensi sesuai peraturan yang berlaku (Kemenkes, 2016).

Penutup
Peningkatan mutu pelayanan keperawatan melalui peningkatan pendidikan dan kompetensi perawat SPK sampai saat ini masih dinilai dari sisi administrasi saja. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh perawat SPK, bisa jadi kualitas pelayanannya lebih baik dari perawat yang DIII maupun Ners. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi di sini adalah legalitas dari perawat SPK yang mana tidak memiliki STR. Untuk mendapatkannya harus melalui uji kompetensi dengan syarat minimal pendidikan DIII.

Pengawasan STR di rumah sakit begitu ketat, berdasar surat edaran No. 864/SE/KARS/VIII/2017 seluruh staf medis yang memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit memiliki STR dan SIP yang valid (KARS, 2017) Lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan pengawasan dan evaluasi bagi perawat yang memberikan pelayanan keperawatan di komunitas, baik itu yang membuka praktik mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.

Kebijakan pemerintah terkait RPL perlu menjadi perhatian dan pertimbangan terkait peningkatan pendidikan dan kompetensi bagi perawat SPK sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.


Penulis: Ns. Fida’ Husain, S.Kep.
Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Diponegoro 2017, Konsentrasi Keperawatan Dewasa

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website