Headlines News :
Home » » Motivasi dalam Mengembangkan Karir Perawat Komunitas dengan Pembentukan Komite Etik Puskesmas

Motivasi dalam Mengembangkan Karir Perawat Komunitas dengan Pembentukan Komite Etik Puskesmas

Written By Pewarta News on Jumat, 29 Desember 2017 | 08.15

Ilustrasi Perawat. Foto: Centroone.com.
PEWARTAnews.com -- Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keperawatan semakin meningkat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tiap rumah sakit juga semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari tuntutan masyarakat maupun tuntutan akreditasi untuk pelayanan profesional dan pendidikan perawat yang harus berkembang, bukan hanya dari peralatan medis yang digunakan tapi sumberdaya manusia juga perlu ditingkatkan, karena meningkatnya persaingan antara rumah sakit yang lebih mengutamakan pelayanan. Dilihat dari segi pendidikan, perawat dengan pendidikan SPK maupun Akademi keperawatan dituntut untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalitas kerja dikarenakan perawat harus terus meningkatkan pengetahuan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian akan membuat ilmu keperawatan akan semakin berkembang.

Pendidikan keperawatan di Indonesia masih bersifat vokasional yang merupakan pendidikan berketrampilan sedangkan idealnya pendidikan harus bersifat profesional yang menyeimbangkan antara teori dan praktik. Sejauh ini perkembangan keperawatan tingkat professional akan sulit tercapai apabila pendidikan vokational lebih banyak dari pada pendidikan profesional. Oleh sebab itu diperlukan standarisasi kebijakan tentang pendidikan keperawatan khususnya di Indonesia. Pendidikan keperawatan di Indonesia mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup pendidikan vokasional, pendidikan akademi dan pendidikan profesi, sedangkan jenjang pendidikan tinggi diantaranya diploma, sarjana, megister, spesialis keperawatan dan doktor keperawatan (Kemendiknas).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa perawat adalah mereka yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Terkait itu Direktorat pendidikan tinggi mengeluarkan SK No.427/Dikti/Kep/1999 tentang landasan dibentuknya pendidikan keperawatan di Indonesia berbasis SI Keperawatan, SK ini didasarkan karena keperawatan yang dimiliki “Body of knowladge” yang jelas dan profesi keperawatan memiliki dasar pendidikan yang kuat, sehingga dapat dikembangkan setinggi-tingginya.

Untuk mencapai tujuan global tersebut seorang perawat profesional dan berpendidikan harus mempunyai motivasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Motivasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dimulai dengan niat atau sejumlah proses yang bersifat internal atau ekstenal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap, antusias, persintesi dalam hal melaksanakan kegiatan tertentu (Winardi, 2002). Sistem pendukung dan penghargaan terhadap perawat akan memberikan pengaruh yang cukup baik bagi kinerja perawat, disamping itu lingkungan kerja yang memprioritaskan budaya penghargaan (reward) akan lebih baik untuk mengembangkan intelektual dan kepribadian yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan (Subeki, 2008).

Permasalahan yang biasa terjadi pada puskemas adalah karir perawat tidak jelas karena tidak tertatanya aturan mengenai tugas pokoknya perawat, kemudian pelimpahan wewenang yang tidak sesuai contohnya program lansia diberikan kepada profesi lain, selanjutnya adalah birokrasi pengiriman surat untuk puskesmas dari dinas kesehatan terkadang tersendat karena tidak ada petugas khusus yang mengambil surat ke dinas kesehatan.

Banyak perawat komunitas yang beralih profesi yaitu sebagai Kesehatan Masyarakat, hal tersebut di karenakan Jaminan karir di puskesmas tidak ada. Tidak ada jaminan karir pada perawat komunitas dikarenakan tidak kuatnya manajemen perkesmas di puskesmas tersebut. Program perkesmas ini kurang dimanati oleh perawat komunitas, biasanya dikarenakan terlalu sibuknya dengan kegiatan-kegiatan di puskesmas tersebut. Sehingga kegiatan kepada masyarakat tidak banyak laksanakan, orang-orang desa lebih mengenal bidan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat haruslah seimbang, untuk semua tenaga kesehatan. Jenjang karir pada kesehatan masyarakat adalah menjadi manager dan tenaga ahli (Renaldo, 2012). Menjadi tenaga ahli merupakan sangat digemari oleh semua orang, dikarenakan sifat manusia inginnya menjadi pemimpin. Hal tersebut berbeda terbalik dengan perawat puskesmas, dimana hanya pegang program dan poliklinik. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (2) menyatakan : Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/148/1/2010 Tentang Izin  dan  Penyelanggaraan  Praktik  Perawat, Pasal 12 ayat 2 yang  menyatakan: Perawat  dalam  menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pangetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau orgarnisasi profesi.

Solusi yang tepat untuk perawat yang berada di puskesmas yaitu, di adakan komite keperawatan seperti halnya perawat-perawat yang dirumah sakit. Tugas dan fungsi komite perawat yaitu melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan, memelihara mutu profesi tenaga keperawatan, menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi. Pembentukan tim komite perawat pada puskesmas ini harus mempunyai personil yang  berkompetensi unggul di bidang keperawatan, hal tersebut berguna untuk meningkatkan karir pada perawat puskesmas.

Komite Keperawatan dibentuk oleh kepala puskesmas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan profesi keperawatan. Susunan organisasi komite Keperawatan rumah sakit terdiri dari ketua komite keperawatan, sekretaris komite keperawatan dan subkomite. Untuk subkomite terdiri dari subkomite (1) kredensial, (2) mutu profesi dan (3) etika dan disiplin profesi. Keanggotaan komite keperawatan ditetapkan oleh kepala puskesmas dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi dan perilaku. Sedangkan untuk jumlah personil keanggotaan komite keperawatan disesuaikan dengan jumlah tenaga keperawatan di puskemas.

Wewenang Komite Keperawatan sesuai pasal 12 meliputi (1) memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis, (2) memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis, (3) memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu, (4) memberikan rekomendasi surat penugasan klinis, (5) memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan (6) memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan berkelanjutan, dan (7) memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disipllin.

Pendanaan Pelaksanaan kegiatan komite keperawatan didanai dengan anggaran puskesmas dan kepengurusan komite keperawatan berhak memperoleh insentif sesuai dengan aturan dan kebijakan puskesmas.

Pembinaan dan Pengawasan pelu dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kinerja Komite Keperawatan dalam menjamin mutu pelayanan keperawatan serta keselamatan pasien di rumah sakit, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap komite keperawatan. Bentuk pembinaan dan pengawasan berupa (1) advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis; (2) pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (3) monitoring dan evaluasi.


Penulis: Ramadhan Putra Satria dan Henni Kusuma
Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan, Universitas Diponegoro Semarang


Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website