Headlines News :

    Like Fun Page Kami

    Kawara Mbojo Mantoi

    Ismail Aljihadi. 
    Dana Mbojo mantoi bune wupa ntua
    Dana ro nggaro Sara'a  mori nggari
    Samenana ra ngguda' ro pako, wara  berkah  ndima  mbali poku  tiwara ndi paki
    Sara'ana petani  ti wara ma rugi, mori bune saroga

    Rakapu Ncera haju sara'a ncuri
    Ronggapu Donggo ncuri haju ti dengga
    Sapapu Sape, fu'u haju ti wa'u ndi sapa
    Sampena Paroda, saroga wua haju mantasa heja

    Nggini na Doro Mboto mori Maju daro
    Maju marewo ngena ba ompu ma gaga rawa
    Rawa na Mbojo mantoi, Maju tiwara dou mantau ese wuba ntua
    Nggina na rasa  ore ulama ma raso
    Ulama ma alim ma Saroga nggahi ro eli
    Nggahina ndi nenti, ruku ro rawina ndi nonto

    Wara eli ma saha, nggahi ndaina sehe
    Sehe Sultan Kahir, eli berkah ndi kohi
    Berkah nggahi Islam, dana Mbojo pasti taho laona
    Berkah nggahi Islam de romo, maira ta cua to'a tu ndaina Ruma


    Yogyakarta, 11 Januari 2018
    Karya: Ismail Aljihadi
    Pemuda asal Bima NTB. 

    Optimalisasi Peran Pelajar dan Santri untuk Membangun Indonesia Jaya dengan Ber-IPNU IPPNU

    Mukaromah. 
    PEWARTAnews.com -- Pelajar mempunyai peran sentral dalam membangun dan mengembangkan laju perekonomian, pendidikan, industri, dakwah serta pembangunan negara. Hal itu karena pelajar mempunyai kekuatan (power), kehendak (will), semangat (ghirah) dan ‘azam bak lapisan baja yang lebih kuat dari sekedar besi yang tak terawat.

    Kekuatan (power) pelajar terdiri dari kekuatan fisik/jasmani, raga/rohani serta kekuatan intelektual yang luar biasa. Sebagaimana ungkapan mengatakan bahwa : Belajar diwaktu muda bagaikan mengukir diatas batu, sedangkan belajar diwaktu tua bagaikan menulis diatas pasir. Hal itu karena daya serap otak remaja/anak muda lebih baik daripada orangtua. Bahkan banyak kita jumpai anak kecil yang berumur 9 tahun bahkan 7 tahun, mereka sudah mampu menghafal al-Qur’an 30 jus. Hal itu karena orangtua mereka memberikan pendidikan kepada mereka sejak masih belia. Menurut psikolog, bahwa kekuatan menghafal/kognitif pada masa anak-anak lebih baik daripada masa tua. Oleh karenanya, tiada sesuatu hal yang sia-sia. Termasuk dalam hal belajar, apapun itu. Selagi masih muda dan masih ada kesempatan dan peluang sudah menjadi kewajiban anak muda untuk mengoptimalkan anugrah yang Allah berikan dengan cara belajar kehidupan dan mengesksplore diri lebih jauh lagi.

    Dalam QS. At Tin : 6 bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan ahsanu taqwim wa ahsanul khaliqin. Dan manusia diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Sehingga dengan bekal yang Allah berikan itulah, anak muda harus memanfaatkannya dengan baik sebagai instrumen untuk mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Tak hanya kekuatan fisik yang menjadi penggerak utama anak muda (pelajar) untuk membangun negeri, tetapi kekuatan intelligence quotient (IQ), emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient (SQ) pun juga harus bersinergi. IQ ialah kemampuan untuk mengolah pikiran, memandang sesuatu hal dan skill of problem solving. Akan tetapi pada realitanya, IQ hanya berperan maksimal sebanyak 20% untuk meraih keberhasilan. Tak ayal, di negeri ini tidak kekurangan orang yang cerdas secara IQ, tetapi negeri ini kekurangan orang yang berkarakter. Itulah sebabnya, problem utama negeri ini ialah korupsi yang merajalela. Oleh karenanya untuk mensinergikan agar kehidupan manusia (pelajar) lebih terarah dan progressif, yang tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga harus peka terhadap realitas sosial maka dibutuhkan unsur-unsur kecerdasan yang lain, yakni diantara nya ialah EQ dan SQ.

    EQ dan SQ merupakan bekal yang harus diberikan kepada pelajar sejak dini. Ada 2 hal penting dalam EQ yaitu bagaimana pelajar dapat mengelola emosi dirinya dengan baik [interpersonal] dan mengelola hubungan sosial dengan baik [intrapersonal]. Maka dari itu EQ adalah sikap mengikhlaskan, menghargai, menghormati dan memanusiakan manusia secara manusiawi. Indikator pelajar yang memiliki EQ tinggi adalah banyak disukai oleh orang lain, karena sikapnya baik dalam pergaulan (Dr. Zainal Arifin, dosen MPI UIN Jogja). Selain daripada itu, EQ ialah kemampuan pelajar untuk peka terhadap realitas sosial kemasyarakatan. Bagaimana ia dalam bersosialisasi kepada masyarakat, unggah-ungguhnya kepada orangtua dsb. Dan EQ ini harus dilatih, dibiasakan dan di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, SQ lebih menekankan pada kemampuan pelajar dalam memaknai hidup, mengambil hikmah pada setiap peristiwa, dan aktor bagi lingkungannya.

    Namun sebagai orang yang beriman terlebih-lebih bagi seorang pelajar haruslah selalu mengasah intelektual dengan membaca dan menulis, mengasah emosional dengan bersosialisasi dan berorganisasi, salah satunya dengan Ber-IPNU IPPNU. Serta mengasah spiritual dengan memahami dan peka terhadap realitas sosial. Kondisi ketika seorang peka terhadap realitas sosial, maka akan menambah rasa cinta pada Rabb yang telah menganugrahkan nafas hidup untuk nya (aspek spiritual). Kondisi inilah puncak tertinggi dari belajar, dimana seseorang mampu mengenal Tuhannya setelah ia mengenal dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga ia mampu menemukan cahaya suci nan indah yang dapat menuntun nya ke jalan yang haqqul abadi, (min adzulumaati ilannuur) dari yang tidak tau apa-apa menjadi dikit demi sedikit tau, paham dan mengerti eksistensi dirinya sebagai 'ibad yang menghambakan diri kepada-Nya sekaligus sebagai khalifatullah fil ardi yang mempunyai peran dan tanggungjawab hidup untuk memaknai kehidupan dan merealisasikan visi misi kehidupan sebagai rahmatan lil ‘alamin.

    IPNU IPPNU mampu mengintegrasikan pola kecerdasan manusia IQ, EQ dan SQ sehingga wajar alumni IPNU IPPNU banyak yang menjadi pemimpin baik di tingkat daerah, nasional maupun regional bahkan internasional. Selain itu juga banyak yang menjadi alim ulama’ sebagai rujukan, pencerah dan panutan bagi masyarakat di sekitar nya. Karena salah satu visi misi IPNU IPPNU ialah mencetak kader NU yang agamis, nasionalis, cerdas hati,cerdas  iman, pikiran dan cerdas tindakan. Dengan menjunjung tinggi bhineka tunggal ika dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia serta dengan semangat belajar, berjuang, bertaqwa, berkarya dan berprestasi IPNU IPPNU siap membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan semboyan aktif, kreatif, inovatif dan produktif IPNU IPPNU siap menyongsong bonus demografi 2030. Dimana pada tahun 2030 usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia tidak produktif, sehingga dari hal itu pelajar harus mempersiapkan segala nya guna bekal menghadapi bonus demografi.

    Pelajar juga harus mempunyai will/kemauan, yang dengan kemauan itulah anak muda bisa mengubah dunia, meluruskan mindset sekaligus menjadi pelopor perubahan bagi masyarakat sekitar. Niat, kemauan dan semangat merupakan modal yang tidak kasat mata (intangible capital) yang amat sangat berguna sebagai penguat dan bekal untuk meraih keberhasilan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semangat itulah yang membedakan antara individu satu dengan inividu yang lain.

    Sebagai kader IPNU IPPNU kita harus memperjuangkan dan tetap menjaga semangat sebagaimana yang dicontohkan oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari dalam memperjuangkan kemerdekaan indonesia.
    Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan dan mencontoh semangat juang hadratus syaikh ialah dengan belajar, berjuang, bertaqwa, berkarya dan berprestasi.

    IPNU IPPNU merupakan organisasi pelajar yang mayoritas dari kalangan akademisi dan santri. Hal itu merupakan ciri khas tersendiri yang melekat dalam tubuh NU. Dan kini, di era kepemimpinan Jokowi – JK, Kalangan santri amat sangat di istimewakan. Salah satu contohnya ialah adanya penetapan Hari Santri Nasional (HSN) yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Sebegitu istimewanya santri sehingga pemerintah memberikan apresiasi dan kedudukan tersendiri bagi santri. Tentu term santri tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang mondok dalam sebuah pesantren saja, namun term santri juga melekat dalam diri seorang manusia yang selalu mengasah intelektual dengan belajar dan berdiskusi, berosialisasi dengan orang-orang dengan menprioritaskan akhlaq serta menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi orang disekeliling nya. Itulah santri dan orang yang seperti itulah yang disebut dengan santri.

    Hidup kian kompetetif ditengah tantangan arus globalisasi. Karena manusia hidup di dunia, maka seharusnya dunia pun juga tak boleh disepelekan. Karena kehidupan yang baik ialah saling bersinergi antara dunia dan akhirat. Dan itu pula yang diajarkan oleh Abu Hasan Asy-Syadzili (Pendiri Thariqat Syadziliyah), beliau menekankan kepada santri-santri nya bahwa jangan pernah meninggalkan dunia. Kita boleh mencari harta keduniawian, akan tetapi jangan sampai hati kita kumantil-manthil dengan harta tersebut.

    Ummat Islam harus kaya, harus menjadi orang yang kuat (qawiy). Jika tidak begitu, maka akan semakin mudah di jajah bahkan di rendahkan oleh umat lain. Berdasar pada realita empirik, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seseorang kufur ialah faktor ekonomi. Banyak kita menjumpai ummat Islam di mana-mana, akan tetapi karena terhimpit oleh ekonomi mereka mudah dibujuk dan dirayu bangsa lain untuk meninggalkan agama islam dengan di iming-imingi oleh materi. Betapa miris nya menyaksikan hal seperti itu, dan seharusnya hal itu menjadi renungan kita bersama bahwa sebagai generasi mudawajib ‘ain bercita-cita menjadi orang kaya. Tentu tidak hanya kaya materi, akan tetapi juga kaya hati yang cerdas iman, pikiran dan tindakan.

    Dan terakhir, menukilkan pesan hikmah dari K.H. Musthafa Bisri (Gus Mus Rembang):

     Wahai santri-santriku kamu boleh berhenti sekolah, tapi jangan sampai kamu berhenti dalam belajar, belajar, dan belajar. Tugas kita hanyalah sebagai pembelajar kepada sang maha guru yang menjadi pewaris ilmu Rasul-Nya. Belajar tidak mengenal usia dan tidak pula mengenal waktu berakhirnya. Belajarlah dari mulai kita turun ayunan hingga ke liang lahat. Belajarlah setinggi mungkin sampai cita-cita belajarmu dapat terealisasikan.

    Allah tidak melarang kita untuk berhenti sekolah, akan tetapi Allah melarang untuk berhenti belajar. Karena sesungguhnya belajar bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan dengan siapa pun tanpa mengenal ruang dan waktu berakhirnya. Dan hakikat dari belajar ialah perubahan tingkah laku yang menyebabkan seseorang sadar akan sesuatu yang dilakukannya. Melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, keoptimisan serta penuh tanggungjawab dengan disertai niat dan kemauan untuk lebih baik dari sebelumnya. Dan orang yang mengasah intelektual dengan belajar seharusnya juga menumbuhkan sifat emosional dalam dirinya yang berarti paham dan mampu memahami realita sosial dan masyarakat yang kemudian dimanifestasikan dengan akhlaq yang baik dan benar, yakni dengan memanusiakan manusia secara manusiawi. Karena pada hakikatnya, haruslah sinergi antara IQ, EQ, dan SQ. Dan ketika seorang peka terhadap realita sosial, maka akan menambah rasa cinta pada Rabb yang telah menganugrahkan nafas hidup untuk nya (aspek spiritual). Dan inilah Puncak tertinggi dari belajar, dimana seseorang mampu mengenal Tuhan nya setelah ia mengenal diri nya sendiri dan orang lain. Sehingga ia mampu menemukan cahaya suci nan Indah yang dapat menuntun nya ke jalan yang Haqqul abadi. (min adzulumaati ilannuur) dari yang tidak tau apa-apa menjadi dikit demi sedikit tau, paham dan mengerti eksistensi dirinya sebagai 'ibad yang menghambakan diri kepada Nya sekaligus sebagai khalifatullah fil ardi yang mempunyai peran dan tanggungjawab hidup untuk memaknai kehidupan serta merealisasikan visi misi hidupnya.

    Khairukum man ta'allamal Qur'an, ta'allamal 'ulum, wa 'allamahumaa.

    Dan dengan ber-IPNU IPPNU kita akan semakin tahu, paham dan peka terhadap realitas sosial semacam itu. Oleh karenanya, mari bersama-sama  menjadi santri yang terpelajar, dan menjadi pelajar yang santri. Ingat, Santri bukan hanya yang mondok saja, tetapi siapapun yang berakhlaqul karimah dialah SANTRI.


    Penulis : Mukaromah
    Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Ketua PAC IPPNU SEWON

    Rindu Padamu

    A S Matupha.
    Mengingatmu adalah ibadah
    Lupa membawa resah
    Rindu pada tuturmu yang sederhana
    Luput pada ceritamu yang bermakna

    Mengadu pada Penjaga malam
    Berpesan dari kesunyian
    Tuk membisikkan pada ruang hatimu yang lembut
    Tentang setiap usaha yang mewakili do'a
    Do'a yang luput dari bingkaian kata

    Dari balik ruang yang tak terjaga
    Ingin rasanya bersama-sama
    Bercerita tentang alam dalam dirimu
    Alam saat aku hidup didalamnya

    Dalam kesendirian yang sunyi
    Ingin rasanya bersimpuh
    Engkau belai lembut kepala ini
    Tanpa kata tanpa suara
    Hanya pesan kasih sayang yang dirasa
    Dari lembutnya hatimu

    Kisah dari ruang Sunyi


    Yogyakarta, 11 Desember 2017
    Karya: A S Matupha

    Syukur Rahmat, Kasih Tuhan

    Kupandang bintang yang mengerling genit kepadaku
    Kusapa bulan yang tersenyum malu, seakan sungkan berpesan padaku
    Duhai Kasih, mengapa kau bersedih?
    Mengapa kau tak ingat Sang Kuasa menciptakanmu karena suatu sebab yang kelak akan kau pertanggungjawabkan kepada Nya?

    Duhai Adinda, lihatlah mereka yang berpakaian lusuh tak terurus, tapi masih sempat mengingat Penciptanya
    Lihatlah bayi kecil nan mungil tertawa geli seakan tiada beban hidup
    Lihatlah mereka dengan keterbatasannya masih sanggup untuk meniti pahitnya hidup

    Lihatlah mereka yang semangatnya menggelora di dada
    Kau tak malu?
    Bangkitlah dan bersegeralah menuju ampunan-Nya yang tiada berbatas
    Bersiaplah untuk menerima Cinta dan Kasih sayang-Nya.
    Tuhan-mu ada di setiap diri manusia
    Kasihilah mereka sebagai bentuk penghormatan dan syukurmu kepada-Nya.


    Karya : Mukaromah
    Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

    Bisakah Kepala Desa Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif?

    Ilustrasi Pelantikan Kepala Desa. Foto: Nur Rohman.
    PEWARTAnews.com – Beberapa hari yang lalu terdengar ada wacana dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat APDESI yang beranggotakan para kepala desa seluruh Indonesia untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung khususnya uji materi beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Inisiatif tersebut karena banyak kepala desa yang merasa hak-haknya terhambat dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut untuk ikut berkompetisi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2019 nanti, karena tidak menutup kemungkinan nanti akan banyak kepala desa yang akan berminat mencalonkan diri.

    Pertama, terkait dengan UU Desa  Pasal 29 yang isinya tentang beberapa larangan untuk kepala desa, pada poin (g) menjadi pengurus partai politik (h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. Dua point tersebut memang masih ada perdebatan, terkait dengan perbedaan pengurus partai politik dan anggota partai politik tetapi menurut hemat Penulis walaupun redaksinya hanya pengurus saja tetapi tetap seorang kepala desa tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik alasannya kenapa karena kepala desa dipilih oleh warga setempat dan diamanahkan sehingga kepala desa harus benar-benar mengabdi untuk warganya dan harus independen dalam melaksanakan program-program kerjanya.


    Kedua, dalam konteks ini sebenarnya kita lihat terlebih dahulu sebenarnya kepala desa itu apa sebagai pejabat negara atau sebagai pejabat pemerintahan, karena kalau masuk dalam kategori pejabat negara sudah tentu ketika akan mencalonkan diri baik legislatif, eksekutif atau sebagai kepala daerah harus menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017

    Nah, jikalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 122 yang intinya menyebutkan siapa saja pejabat negara yaitu pimpinan dari tiga kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan pejabat negara yang ditentukan dalam Undang-Undang dan untuk tingkatan daerah yaitu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Artinya apa memang kepala desa bukanlah sebagai pejabat negara? Kedudukan kepala desa yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

    Wacana untuk melakukan judicial rewiev menurut Penulis adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki regulasi yang dirasa memang merugikan hak-hak konstitusional kepala desa untuk mencalonkan diri, dan ketika ada kepala desa yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif daerah sebaiknya konsep kedepan adalah meminta permohonan cuti bukan mengundurkan diri, karena kenapa masa periode kepala desa terpilih adalah 6 tahun jadi sangat disayangkan ketika ada pemilihan kepala desa lagi karena kepala desa yang terpilih mengundurkan diri dan telah terpilih menjadi anggota legislatif jelas akan sangat memakan anggaran untuk diadakannya pemilihan lagi.

    Target dengan adanya perbaikikan isi materi melalui permohonan judicial rewiev dan hakim memutuskan sesuai dengan apa yang dimohonkan maka kedepan kepala desa dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya.


    Yogyakarta, 06 Januari 2018
    Nur Rohman
    Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

    Dibalik Makna Cinta

    Ismail Aljihadi. 
    Ketika besi dijadikan tombak
    Tombak tak pernah tahu dia ingin dijadikan apa

    Ketika besi dijadikan pisau
    Pisau tak tahu ingin dijadikan apa

    Ketika  huruf dijadikan kata, kata dijadikan kalimat

    Huruf tidak pernah tahu dia dijadikan kalimat seindah  apa?


    Namun

    Ketika besi dijadikan tombak perjuangan
    Barulah tombak berdiri tegak maka tancapkanlah dalam dalam sehingga Amarahmu menyadarkankanku

    Ketika besi dijadikan  pisau dakwah, barulah pisau berseru

    Serulah manusia dengan jalan cinta melalui sejuta kelembutan-Mu.


    Ketika huruf dijadikan kata cinta
    Cintailah jalan Tuhan mu sehingga imanmu merindukan-Nya di setiap detik detakan jantungmu.

    Coretan pagi hari


    Yogyakarta, 3 Januari 2017
    Karya: Bung Ismail Aljihadi
    Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

    Mengembalikan Eksistensi Desa dalam Menyelesaikan Konflik

    Hairul Rizal, S.H.
    PEWARTAnews.com – Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa (PP Desa) memberikan pengertian bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PP Desa ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA). Pengertian desa dalam pemaknaan yang hampir sama juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

    Kondisi yang terjadi dalam dasawarsa ini, persoalannya semakin kompleks, sehingga memerlukan kerja ekstra dan profesional dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Setelah 10 tahun hadirnya UU Pemda, tepatnya pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU Desa, untuk mengatur bagaimana proses di Pemerintah Desa agar berjalan secara tertib dan terarah. Sejarah mencatat, bahwa di Indonesia Desa mempunyai peran penting di dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti halnya masa lampau di desa-desa ada lembaga adat atau hukum adat yang akan menyelesaikan persoalan yang terjadi.

    Seiring perkembangannya, eksistensi Desa dan hukum adat mulai menurun dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebab masyarakat hari ini lebih cenderung memaksakan diri untuk menempuh jalur hukum formal yakni ke pengadilan. Padahal, sebenarnya kasus atau sengketa kecil yang terjadi di masyarakat mampu diselesaikan di tingkat Desa. Pemerintahan Desa dewasa ini, yang terjadi terkesan hanya sekedar sebagai pelayan administrasi saja untuk melayani prosesi pembuatan KTP, dan pengantar lainnya, padahal wewenangnya lebih luas dari pada itu. Seiring perkembangan hukum yang selalu menginginkan sesuatu yang baku (legalitas) yang memerlukan jalur pengadilan dan prosesi beracaranya dalam memutuskan suatu persoalan yang terjadi.

    Hakim dalam setiap tahun selalu mengeluh kekurangan personil hakim dan keluhan-keluhan lainnya untuk menyelesaikan kasus yang masuk di pengadilan. Mulai dari kasus yang sederhana sampai kasus yang paling ribet. Penambahan hakim bukan solusi utama untuk menyelesaikan kasus, akan tetapi ada lembaga desa dan hukum adat yang dalam sejarah selalu eksis dan berperan penting dalam menyelesaikan. Saat ini kita sedang dalam penantian pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, yang akan lebih memperkuat legas standing pengakuan hukum adat di Indonesia.

    Biarpun kontribusi yang dilakukan Desa tidak seesklusif pemaknaan yang dilakukan dunia peradilan, setidaknya keberadaan Desa mampu hadir untuk menyelesaikan kasus-kasus sederhana yang semestinya tidak harus ke pengadilan. Sejak zaman Belanda dan kerajaan-kerajaan, dulu desa sangat diakui untuk menyelesaikan persoalan, memang penyelesaian persoalan pada tingkat lokal tersebutlah yang benar-benar memahami dan mengerti masyarakat setempat. Pengadilan adat lebih dihargai dan dipatuhi oleh masyarakat ketimbang proses di pengadilan. Sebab prosesi penyelesai melalui pengadilan adat akan mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik, berbeda dengan penyelesaian di tingkat pengadilan formal. Kenyataan yang terjadi, menempuh pengadilan formal membutuhkan proses yang begitu lama (melenceng dari prinsip awalnya, yakni proses cepat dan berbiaya ringan), jaminan keadilan tidak terpenuhi, sebab maraknya hakim dan penyelenggaraan hukum dalam tingkat pengadilan yang selalu mengunggulkan orang berduit, di proses pengadilan orang tidak mencari kedamaian kedua belah pihak, tetapi yang di kejar adalah kemenangan salah satunya. Kondisi demikian, terkadang persoalan tersebut selesai pada tataran proses pengadilan yaitu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), tetapi ketika di luar pengadilan cenderung yang bersengketa tetap bermusuhan bahkan tidak sedikit akibat hal tersebut akan memakan korban antara satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, beberapa diantaranya saling merasa tidak adanya keadilan dan lain sebagainya.

    Berbeda kondisinya bila persoalan tersebut diselesaikan di pengadilan adat atau peradilan desa (cenderung dilakukan melalui musyawarah mufakat), akibatnya dapat meminimalisir dampak terjadinya konflik lanjutan, dan cenderung tidak membutuhkan waktu yang lama. Contoh sederhana di masyarakat Papua, mereka lebih takut pada pengadilan adat ketimbang proses di pengadilan formal.

    UU Desa menyatakan bahwa kepada desa mempunyai wewenang, kemudian di lanjutkan dengan Pasal 4 UU Desa, seorang kepala desa mempunyai kewajiban salahsatu diantaranya adalah menyelesaikan persoalan yang terjadi pada desanya. Nah, hadirnya UU Desa tersebut telah memberikan kewenangan kepada desa dalam menyelesaikan persoalan, untuk menjalankan amanat UU Desa tersebut seorang kepala Desa harus melibatkan masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan, sehingga nanti akan terbentuk peradilan Desa. Proses penyelesaian persoalannya, akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi desa masing-masing, karena antara desa satu dengan yang lainnya pasti berbeda corak dan tradisi warganya. Orang yang lebih paham bagaimana kondisi di desa tersebut adalah warganya sendiri, dalam artian sederhanya warga di desa tersebutlah yang lebih dihargai dan mampu menyelesaikan persoalan ditingkat peradilan desa yang dimaksud.

    Inisiasi dalam proses peradilan formal berlangsung atas dasar permusuhan atau pertikaian para pihak yang bersengketa, mengingat pihak satu diposisikan secara berseberangan dengan pihak lain. Proses peradilan demikian tentu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan antara pihak yang satu dengan pihak lain secara tersubordinasi, yang pihak satu sebagai pemenang dan yang lain kalah. Akibat keformalan, Proses peradilan berjalan atas dasar formal hukum, statis, kaku, dan baku.

    Dalam akhir tulisan ini, Penulis ingin mengatakan bahwasannya menjadikan para pihak yang terlibat sengketa – biasanya lewat pengacara – akan memakan waktu yang begitu lama dalam penyelesaian kasusnya. Proses peradilan formal sering kali tidak mampu menangkap nilai-nilai sosial budaya yang muncul dalam kasus sengketa akibat para hakim merujuk pada aturan-aturan yang formal. Proses peradilan yang berjenjang dari isntitusi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan bahkan peninjauan kembali (PK).

    Berangkat dari persoalan di atas, maka lembaga Desa (lembaga adat) perlu dihidupkan kembali sebagai wadah untuk menyelesaikan kompleksitas kasus yang terjadi di masyarakat lokal. Penyelesaian konflik (sengeka) yang dimana harus melibatkan langsung para pihak yang berperkara (bersengketa) untuk mengatur proses dan menentukan keputusannya sendiri dengan melibatkan pihak ketiga yaitu peradilan adat (lembaga desa) yang benar-benar memahami bagaimana kondisi dan kebiasaan masyarakat di desa tersebut, sehingga langkah ini  di anggap mampu cukup efisien memuaskan pihak-pihak yang bersengketa dengan biaya ringan, waktu tidak begitu lama, dan ini tidak akan menimbulkan perselisihan di lain waktu. Sebab ini akan berakhir dengan proses musyawarah mufakat, dan akhirnya perdamaian.


    Penulis: Hairul Rizal, S.H.
    Pengurus Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Yogyakarta / Pemuda Asal IKPM NTB.
     

    Iklan

    Iklan
    Untuk Info Lanjut Klik Gambar
    Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website