Headlines News :
Home » » Bisakah Kepala Desa Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif?

Bisakah Kepala Desa Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif?

Written By Pewarta News on Minggu, 07 Januari 2018 | 05.07

Ilustrasi Pelantikan Kepala Desa. Foto: Nur Rohman.
PEWARTAnews.com – Beberapa hari yang lalu terdengar ada wacana dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat APDESI yang beranggotakan para kepala desa seluruh Indonesia untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung khususnya uji materi beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Inisiatif tersebut karena banyak kepala desa yang merasa hak-haknya terhambat dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut untuk ikut berkompetisi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2019 nanti, karena tidak menutup kemungkinan nanti akan banyak kepala desa yang akan berminat mencalonkan diri.

Pertama, terkait dengan UU Desa  Pasal 29 yang isinya tentang beberapa larangan untuk kepala desa, pada poin (g) menjadi pengurus partai politik (h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. Dua point tersebut memang masih ada perdebatan, terkait dengan perbedaan pengurus partai politik dan anggota partai politik tetapi menurut hemat Penulis walaupun redaksinya hanya pengurus saja tetapi tetap seorang kepala desa tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik alasannya kenapa karena kepala desa dipilih oleh warga setempat dan diamanahkan sehingga kepala desa harus benar-benar mengabdi untuk warganya dan harus independen dalam melaksanakan program-program kerjanya.


Kedua, dalam konteks ini sebenarnya kita lihat terlebih dahulu sebenarnya kepala desa itu apa sebagai pejabat negara atau sebagai pejabat pemerintahan, karena kalau masuk dalam kategori pejabat negara sudah tentu ketika akan mencalonkan diri baik legislatif, eksekutif atau sebagai kepala daerah harus menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017

Nah, jikalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 122 yang intinya menyebutkan siapa saja pejabat negara yaitu pimpinan dari tiga kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan pejabat negara yang ditentukan dalam Undang-Undang dan untuk tingkatan daerah yaitu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Artinya apa memang kepala desa bukanlah sebagai pejabat negara? Kedudukan kepala desa yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Wacana untuk melakukan judicial rewiev menurut Penulis adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki regulasi yang dirasa memang merugikan hak-hak konstitusional kepala desa untuk mencalonkan diri, dan ketika ada kepala desa yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif daerah sebaiknya konsep kedepan adalah meminta permohonan cuti bukan mengundurkan diri, karena kenapa masa periode kepala desa terpilih adalah 6 tahun jadi sangat disayangkan ketika ada pemilihan kepala desa lagi karena kepala desa yang terpilih mengundurkan diri dan telah terpilih menjadi anggota legislatif jelas akan sangat memakan anggaran untuk diadakannya pemilihan lagi.

Target dengan adanya perbaikikan isi materi melalui permohonan judicial rewiev dan hakim memutuskan sesuai dengan apa yang dimohonkan maka kedepan kepala desa dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya.


Yogyakarta, 06 Januari 2018
Nur Rohman
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website