Headlines News :
Home » » Mengembalikan Eksistensi Desa dalam Menyelesaikan Konflik

Mengembalikan Eksistensi Desa dalam Menyelesaikan Konflik

Written By Pewarta News on Jumat, 05 Januari 2018 | 08.03

Hairul Rizal, S.H.
PEWARTAnews.com – Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa (PP Desa) memberikan pengertian bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PP Desa ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA). Pengertian desa dalam pemaknaan yang hampir sama juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Kondisi yang terjadi dalam dasawarsa ini, persoalannya semakin kompleks, sehingga memerlukan kerja ekstra dan profesional dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Setelah 10 tahun hadirnya UU Pemda, tepatnya pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU Desa, untuk mengatur bagaimana proses di Pemerintah Desa agar berjalan secara tertib dan terarah. Sejarah mencatat, bahwa di Indonesia Desa mempunyai peran penting di dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti halnya masa lampau di desa-desa ada lembaga adat atau hukum adat yang akan menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Seiring perkembangannya, eksistensi Desa dan hukum adat mulai menurun dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebab masyarakat hari ini lebih cenderung memaksakan diri untuk menempuh jalur hukum formal yakni ke pengadilan. Padahal, sebenarnya kasus atau sengketa kecil yang terjadi di masyarakat mampu diselesaikan di tingkat Desa. Pemerintahan Desa dewasa ini, yang terjadi terkesan hanya sekedar sebagai pelayan administrasi saja untuk melayani prosesi pembuatan KTP, dan pengantar lainnya, padahal wewenangnya lebih luas dari pada itu. Seiring perkembangan hukum yang selalu menginginkan sesuatu yang baku (legalitas) yang memerlukan jalur pengadilan dan prosesi beracaranya dalam memutuskan suatu persoalan yang terjadi.

Hakim dalam setiap tahun selalu mengeluh kekurangan personil hakim dan keluhan-keluhan lainnya untuk menyelesaikan kasus yang masuk di pengadilan. Mulai dari kasus yang sederhana sampai kasus yang paling ribet. Penambahan hakim bukan solusi utama untuk menyelesaikan kasus, akan tetapi ada lembaga desa dan hukum adat yang dalam sejarah selalu eksis dan berperan penting dalam menyelesaikan. Saat ini kita sedang dalam penantian pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, yang akan lebih memperkuat legas standing pengakuan hukum adat di Indonesia.

Biarpun kontribusi yang dilakukan Desa tidak seesklusif pemaknaan yang dilakukan dunia peradilan, setidaknya keberadaan Desa mampu hadir untuk menyelesaikan kasus-kasus sederhana yang semestinya tidak harus ke pengadilan. Sejak zaman Belanda dan kerajaan-kerajaan, dulu desa sangat diakui untuk menyelesaikan persoalan, memang penyelesaian persoalan pada tingkat lokal tersebutlah yang benar-benar memahami dan mengerti masyarakat setempat. Pengadilan adat lebih dihargai dan dipatuhi oleh masyarakat ketimbang proses di pengadilan. Sebab prosesi penyelesai melalui pengadilan adat akan mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik, berbeda dengan penyelesaian di tingkat pengadilan formal. Kenyataan yang terjadi, menempuh pengadilan formal membutuhkan proses yang begitu lama (melenceng dari prinsip awalnya, yakni proses cepat dan berbiaya ringan), jaminan keadilan tidak terpenuhi, sebab maraknya hakim dan penyelenggaraan hukum dalam tingkat pengadilan yang selalu mengunggulkan orang berduit, di proses pengadilan orang tidak mencari kedamaian kedua belah pihak, tetapi yang di kejar adalah kemenangan salah satunya. Kondisi demikian, terkadang persoalan tersebut selesai pada tataran proses pengadilan yaitu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), tetapi ketika di luar pengadilan cenderung yang bersengketa tetap bermusuhan bahkan tidak sedikit akibat hal tersebut akan memakan korban antara satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, beberapa diantaranya saling merasa tidak adanya keadilan dan lain sebagainya.

Berbeda kondisinya bila persoalan tersebut diselesaikan di pengadilan adat atau peradilan desa (cenderung dilakukan melalui musyawarah mufakat), akibatnya dapat meminimalisir dampak terjadinya konflik lanjutan, dan cenderung tidak membutuhkan waktu yang lama. Contoh sederhana di masyarakat Papua, mereka lebih takut pada pengadilan adat ketimbang proses di pengadilan formal.

UU Desa menyatakan bahwa kepada desa mempunyai wewenang, kemudian di lanjutkan dengan Pasal 4 UU Desa, seorang kepala desa mempunyai kewajiban salahsatu diantaranya adalah menyelesaikan persoalan yang terjadi pada desanya. Nah, hadirnya UU Desa tersebut telah memberikan kewenangan kepada desa dalam menyelesaikan persoalan, untuk menjalankan amanat UU Desa tersebut seorang kepala Desa harus melibatkan masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan, sehingga nanti akan terbentuk peradilan Desa. Proses penyelesaian persoalannya, akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi desa masing-masing, karena antara desa satu dengan yang lainnya pasti berbeda corak dan tradisi warganya. Orang yang lebih paham bagaimana kondisi di desa tersebut adalah warganya sendiri, dalam artian sederhanya warga di desa tersebutlah yang lebih dihargai dan mampu menyelesaikan persoalan ditingkat peradilan desa yang dimaksud.

Inisiasi dalam proses peradilan formal berlangsung atas dasar permusuhan atau pertikaian para pihak yang bersengketa, mengingat pihak satu diposisikan secara berseberangan dengan pihak lain. Proses peradilan demikian tentu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan antara pihak yang satu dengan pihak lain secara tersubordinasi, yang pihak satu sebagai pemenang dan yang lain kalah. Akibat keformalan, Proses peradilan berjalan atas dasar formal hukum, statis, kaku, dan baku.

Dalam akhir tulisan ini, Penulis ingin mengatakan bahwasannya menjadikan para pihak yang terlibat sengketa – biasanya lewat pengacara – akan memakan waktu yang begitu lama dalam penyelesaian kasusnya. Proses peradilan formal sering kali tidak mampu menangkap nilai-nilai sosial budaya yang muncul dalam kasus sengketa akibat para hakim merujuk pada aturan-aturan yang formal. Proses peradilan yang berjenjang dari isntitusi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan bahkan peninjauan kembali (PK).

Berangkat dari persoalan di atas, maka lembaga Desa (lembaga adat) perlu dihidupkan kembali sebagai wadah untuk menyelesaikan kompleksitas kasus yang terjadi di masyarakat lokal. Penyelesaian konflik (sengeka) yang dimana harus melibatkan langsung para pihak yang berperkara (bersengketa) untuk mengatur proses dan menentukan keputusannya sendiri dengan melibatkan pihak ketiga yaitu peradilan adat (lembaga desa) yang benar-benar memahami bagaimana kondisi dan kebiasaan masyarakat di desa tersebut, sehingga langkah ini  di anggap mampu cukup efisien memuaskan pihak-pihak yang bersengketa dengan biaya ringan, waktu tidak begitu lama, dan ini tidak akan menimbulkan perselisihan di lain waktu. Sebab ini akan berakhir dengan proses musyawarah mufakat, dan akhirnya perdamaian.


Penulis: Hairul Rizal, S.H.
Pengurus Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Yogyakarta / Pemuda Asal IKPM NTB.
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website