Headlines News :
Home » , » Direktur LKBH PANDAWA Sayangkan Pencabutan SK Rektor UIN SUKA terkait Pembinaan Mahasiswa Bercadar

Direktur LKBH PANDAWA Sayangkan Pencabutan SK Rektor UIN SUKA terkait Pembinaan Mahasiswa Bercadar

Written By Pewarta News on Sabtu, 10 Maret 2018 | 06.24

Yogyakarta, PEWARTAnews.com -- Akhir-akhir ini pro dan kontra keluarnya SK Rektor UIN Sunan Kalijaga terkait Pembinaan Mahasiswa Bercadar ramai menghiasi media lokal maupun media nasional. Endingnya, SK pembinaan tersebut di cabut dengan surat tertanggal 10 Maret 2018. Direktur LKBH PANDAWA Sugiarto, S.H., M.H. menyayangkan atas pencabutan SK Rektor Sunan Kalijaga yang telah menerbitkan Surat No. B-1679/UN.02/R/AK.00.3/03/2018 tentang Pencabutan Pembinaan Mahasiswi Bercadar pada tanggal 10 Maret 2018 atas terbitnya surat keputusan Rektor No. B-1301/UN.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar. "Saya sangat menyayangkan (pencabutan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga terkait Pembinaan Mahasiswa Bercadar), dikarenakan tugas institusi pendidikan tidak hanya memberikan pelajaran yang berbasis kurikulum saja namun juga kewajiban memberikan pembinaan kepada mahasiswanya," ucap Sugiarto.

Sugi (panggilan akrab Sugiarto) juga membeberkan hasil riset Anas Sayidi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhirnya Febuari 2016 yang sangat mengejutkan, dalam riset tersebut, kata Sugi, terungkap bahwa paham radikalisme sudah merasuk di kampus melalui jaringan organisasi kemahasiswaan dengan status darurat kampus. Hal ini terjadi juga di kampus-kampus DIY termasuk Universitas UIN Sunan Kalijaga yang beberapa waktu lalu terbukti telah ditemukan oleh pihak kampus adanya deklarasi dan pengibaran bendera HTI di kampus UIN Sunan Kalijaga yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengenakan cadar. Padahal organisasi tersebut sudah di cabut badan hukumnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 dan berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Lebih jauh Sugi membeberkan bahwasannya, "Tindakan urgensial yang segera diambil kampus untuk mengantisipasi dan pencegahan penyebarluasan paham radikalisme Islam radikal di kampus, maka melalui surat keputusan Rektor tersebut (SK No. B-1301/UN.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar) merupakan tindakan yang sesuai prosedur hukum dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena pendataan dan pembinaan mahasiswa merupakan tugas institusi kampus terhadap meraka yang patut diduganya mahasiswa/mahasiswi yg melenceng dari ideologi Pancasila dan UUD 1945. Namun dimungkinkan akan ada SK rektor lain yang berlaku untuk umum sebagai strategi penguatan idiologi Pancasila dan UUD 1945 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga," beber Sugi. (PEWARTAnews / PN-001)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website