Headlines News :
Home » » Diwartakan Ada Kekosongan Obat di Bima, Ashadi Husein: Tidak Ada Kekosongan Obat

Diwartakan Ada Kekosongan Obat di Bima, Ashadi Husein: Tidak Ada Kekosongan Obat

Written By Pewarta News on Sabtu, 10 Maret 2018 | 04.32

Bima, PEWARTAnews.com -- Beberapa hari terakhir ini heboh diberitakan media lokal terkait kekosongan obat untuk 21 Puskesmas di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Menanggapi pemberitaan tersebut, terutama yang diwartakan Inside Post tanggal 9 Maret 2018 dengan judul "Soal Obat Kosong Kepala Dikes Dan Pemda Tutup Mata", Dinas Kesehatan Kabupaten Bima melalui Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Ashadi Husein, S.K.M., M.H.Kes. membantah terkait kekosongan obat di sejumlah UPT Puskesmas di Kabupaten Bima. "Dinas Kesehatan Kabupaten Bima telah mengumpulkan seluruh kepala Puskesmas dan menyatakan bahwa pelayanan berjalan normal. Kalaupun ada kekurangan masih bisa tertutupi dengan stok dari dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Kapitasi," beber Ashadi Husein melalui siaran pers tertanggal 10 Maret 2018.

Lebih lanjut, menurut lelaki gagah Alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini membeberkan bahwasannya perencanaan obat bukan 100% tapi 150% (bisa untuk kebutuhan selama 18 bulan). Jadi masih ada buffer stok 6 bulan itu dari dana DAK. Ada juga buffer stok dari provinsi NTB  dan Pemerintah pusat, di samping itu ada juga  dari JKN kapitasi sebesar 40 % yang ada di rekening Puskesmas yang sifatnya insidentil atau emergency yang bisa dibelanjakan. Jadi, menurutnya, untuk ketersediaan obat  tidak pernah mengalami kekosongan karena banyak sumber yang bisa didapatkan antara lain dari DAK sebesar 3,3 M untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, JKN kapitasi 40%, Buffer stok propinsi maupun pusat. "Biaya distribusi obat  lebih dari Rp. 200 Juta  dari DAK non fisik TA 2017 untuk distribusi e-logistik yang dikelola langsung oleh IFK (Instalasi Farmasi Kesehatan). Sementara tugas merencanakan, menyimpaan dan mendistribusi obat adalah IFK," ucapnya.

Selain itu, pria brewokan yang juga Sekretaris Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bima ini menginfokan bahwasannya untuk berkaitan dengan pengadaan obat tahun 2018 ini damana-mana  di seluruh Indonesia belum ada yang datang (ke kabupaten - kota) karena masih dalam proses pengadaan. "Untuk menutupi awal-awal tahun itulah direncanakan pangadaan obat untuk 18 bulan dan bukan 12 bulan. Ada juga JKN untuk dibelanjakan sendiri oleh Puskesmas dan buffer stok propinsi maupun pusat. Untuk  tahun 2018 ini dialokasikan Rp.4.073.334.000 dari Dana DAK untuk kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta kegiatan distribusi obat dan e-logistik (DAK non fisik) sebesar Rp.400.880.000." katanya. (PEWARTAnews / PN-001)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website