Headlines News :
Home » » Presidium PENA 98: Kritik Permenhub 108 Bukan Berarti Pembangkangan

Presidium PENA 98: Kritik Permenhub 108 Bukan Berarti Pembangkangan

Written By Pewarta News on Selasa, 27 Maret 2018 | 04.09

Adian Napitupulu. Foto: wikidpr.org.
Jakarta, PEWARTAnews.com -- Menyikapi pernyataan Wakil Sekjend ProDEM dimuat oleh beberapa media mengatakan bahwa  broadcast Adian Napitupulu mengkritik moratorium dikeluarkan oleh Menteri Koordinator merupakan sebuah pembangkangan kepada pemerintahan Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Presidium PENA 98 dan sekaligus Pembina Pospera Sumatra Barat saudara Aznil menyayangkan sikap tersebut. "Saya sebagai Presidium PENA 98 sangat menyayangkan pernyataan wakil Sekjen ProDem tersebut," ucap Azril melalui siaran persnya yang diterima PEWARTAnews.com pada 14 Maret 2018.

Lebih lanjut Azril mengatakan bahwa tidak benar Adian Napitupulu selaku Pembina Pospera menyerang Pemerintahan Jokowi. Pada Rakernas III Pospera tgl 28 Januari di Medan secara aklamasi dalam rapat pleno memutuskan mendukung sepenuhnya Jokowi sebagai Capres 2019 dan bertekad all out bergerak memenangkan Jokowi 2 Periode.

Lanjutnya, ketika dukungan dan loyalis Pospera kepada Presiden Jokowi bukan berarti menghilangkan kekritisan terhadap pemerintah. Itu namanya fanatik membabi buta. Pospera adalah kumpulan aktivis 98 yang rasional dan berjuang untuk kepentingan rakyat.

"Permenhub 108 yang mewajiban para driver online untuk mengurus izin angkutan sewa khusus adalah sebuah kebijakan yang tidak bijak. Driver online harus berbadan hukum secara bersama-sama akan membunuh hak para driver untuk bermitra secara langsung dengan aplikator. Pola ini mirip dengan pola Orde Baru yang menerapkan tata niaga cengkeh pada tahun 70-an yang akhirnya membunuh masa depan petani," beber Azril.

Pospera menilai, kata Azril, kebijakan tersebut salah alamat. Seharusnya kebijakan tersebut ditujukan kepada perusahaan jasa aplikasi bukan kepada driver. Jadi objeknya harus dirubah.

"Pospera mengkritisi Permenhub 108 tersebut jangan sampai melahirkan konglomerasi dengan cara memeras keringat rakyat. Bahwa tanpa membuat perantara, rakyat bisa sejahtera," narasinya.

Azril beberkan bahwa Adian melihat moratorium penghentian pendafataran taksi online merupakan kebijakan yang aneh. Alasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan adanya moratorium itu untuk melindungi pengemudi taksi online agar tidak gagal bayar dalam pembayaran kredit mobil seolah-olah dijadikan masalah. Sementara kredit macet pengusaha yang sangat banyak kenapa tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Untuk itu, keluh Azril, alasan Luhut Binsar tersebut tidak Logis. Seharusnya Menteri Perhubungan tetap konsisten menunda diberlakukannya Permenhub 108 setelah merevisi pasal-pasal yang merugikan driver online sebagaimana disepakati hasil pertemuan Menteri Perhubungan dengan Perwakilan Driver Online pada tanggal 13 Februari 2018.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website