Cak Imin saat memberi sambutan dalam acara Pelantikan DPC dan DPAC se-DIY.

PEWARTAnews.com -- Siapa yang tidak kenal dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Dr. (HC) H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. (Cak Imin). Rasa-rasanya seperti tidak ada yang tidak mengenal tokoh dengan gelar Panglima Santri ini. Foto dan namanya terpampang di baliho papan reklame jalan-jalan protokol kota besar seluruh provinsi Indonesia sejak awal tahun 2018. Dari Aceh hingga Papua, tertuliskan Cak Imin, Cawapres Jaman Now. Dengan ini semua orang jadi tahu, PKB akan menyalonkan Ketum DPPnya sebagai calon wakil presiden.

Cak Imin dalam orasi politiknya di hadapan pengurus dan anggota PKB DIY dalam acara Musywil pada 31 Maret 2018 di Pondok Pesantren Ar Robithoh Krapyak Lor, Wedomartani, Ngemplak, Wedomartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa dia membawa perjuangan "Silent Hope". "Silent Hope". Harapan diam dari ribuan ulama, kyai dan tokoh-tokoh cendikiawan Nahdlatul Ulama (NU) yang resah dengan keadaan Indonesia yang melupakan peran pondok pesantren dengan para kyai dan santrinya dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Juga adanya distruktif nilai-nilai sosial kebudayaan seiring pembangunan fisik dan infrastruktur yang masif.

Hal ini bukanlah sekedar orasi politik, tapi Cak Imin sudah membuktikan diri dalam memperjuangkan adanya hari santri pada Pilpres 2014 lalu, yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Dengan perannya inilah, Cak Imin di anugerahi gelar Panglima Santri oleh para ulama NU. Cak Imin berkata bahwa adanya hari santri harus tetap dikawal. Sehingga hari santri bukan sekedar seremonial, tapi harus dijadikan dasar dalam pembentukan karakter bangsa untuk menjadi baldatun toyyibatun wa robbul ghofur.

Penetapan PKB dalam mengusung cak Imin sebagai cawapres bukan tanpa sebab. Sebagai partai koalisi pemerintah, PKB menghormati Pak Jokowi sebagai petahana yang akan maju kembali sebagai capres. PKB dinilai santun dalam berpolitik dan memprakarsai politik yang bermartabat. Selain itu, PKB tidak bisa mengusung Capres karena kurangnya presentase kursi di parlemen. Di Parlemen kursi yang dimiliki PKB hanya sebesar 9%. Padahal, untuk mengusung Capres minimal mempunyai presentase 20% kursi di parlemen. Sehingga hal yang mungkin bisa diwujudkan adalah mengusung Cawapres.

Sampai menunggu putusan Pak Jokowi mengenai cawapresnya. Cak Imin meminta para kader PKB tetap bekerja keras dan siap menerima apapun keadaan perpolitikan Indonesia berikutnya.


Yogyakarta, 2 April 2018
Oleh: Ali Ruslan