Headlines News :
Home » , » Menjadi Pemilih Pemerhati Pemilu

Menjadi Pemilih Pemerhati Pemilu

Written By Pewarta News on Senin, 18 Juni 2018 | 12.39

PEWARTAnews.com -- Indonesia saat ini lagi dihadapkan dengan pemilihan serentak tahap ketiga, yakni pada Juni 2018 akan dilaksanakan pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Agenda yang sama, sebelumnya juga telah dilakukan pada tahun 2015, menjadi tahun pertama Pilkada serentak  yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Selanjutnya Pilkada serentak tahap kedua telah dilaksanakan pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Kemudian, secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. (PresidenRI.co.id)

Momentum pelaksanaan pemilu, bagi negara yang menganut demorasi adalah menjadi sarana memilih pemimpin (Pemda/Pemkot, Pemprov, dan Presiden) dan wakil rakyat (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI). Ajang Pemilu ini, tentu menjadi perhatian serius bagi kita sebagai pemilih. Menjadi pemilih, pastikan kita terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing Kabupaten/Kota yang seterusnya akan dinaikkan statusnya dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat provinsi, sehingga secara nasional pun akan dapat diketahui jumlah pemilih yang ditetapkan sah memberikan hak suaranya. Namun, sebelum itu tentu dalam penentuan DPT telah melalui tahapan-tahapan, mulai dari pencocokan dan penelitian (Coklit), kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah di pleno kemudian ditetapkan menjadi DPT pada tingkat kabupaten/kota masing-masing.

Sebagai masyarakat Indonedia yang sudah ditetapkan sebagai DPT, memilih pemimpin atau anggota legislatif adalah menjadi keharusan. Ini merupakan konsekwensi logis bagi Indonesia sebagai penganut sistem demokrasi langsung (dipilih oleh dan untuk rakyat). Namun, sebelum berangkat memilih, maka perlu kita menyiapkan persyaratan untuk bisa memilih/menyoblos (tahapan sekarang), yakni membawa E-KTP/Surat keterangan (Suket) dari capil setempat dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (C6-KWK) yang telah dibagikan oleh petugas setempat, yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kampung yang diteruskan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Desa/Kampung tersebut.

Setelah persyaratan itu disiapkan, hal lain yang tidak kalah penting bagi masyarakat sebagai pemilih adalah menentukan siapa yang akan kita pilih. Kaitan dengan ini, ada beberapa yang penulis bisa rekomendasikan untuk pembaca yang budiman, antara lain, Pertama melihat atau memahami visi dan misi pasangan calon. Poin ini akan menjadi perhatian utama bagi kita yang mengingikan masa depan daerah kita masing-masing. Baik dan tidaknya perkembangan daerah tersebut akan bergantung sungguh pada pemimpin yang telah dirumuskan dalam bentuk visi-misi kepemimpinannya.

Kedua, Membaca atau bertanya mengenai jejak kepemimpinan atau biografi kehidupan calon. Pengalaman selama hidupnya, baik akademik, karir politik, karir organisatoris, dan menejemen kehidupan lain yang memiliki relevansi dengan urusan sosial lainnya juga berpengarus terhadap kepemimpinannya nanti setelah ia menduduki posisi kepemimpinan dan atau menjadi wakil rakyat karena berhasil tidaknya seseorang bergantung sungguh juga dari kebiasaan baiknya selama ia belum menjabat atau setelah menjabat bagi yang menghendaki maju untuk kedua kalinya pada posisi tertentu/jabatan politik lain.

Ketiga, memperhatikan apakah bermain uang atau tidak. Jika diketahui calon tersebut bermain uang dalam berkampanye, terutama memberikan langsung dalam bentuk nominal dan atau barang serta dalam bentuk bantuan untuk pembangunan supaya dirinya dipilih maka, tindakan seperti ini dapat disebut sebagai politik perut atau dengan istilah lain, yakni politik uang (money politics). Hal demikian, sungguh berbahaya bagi demokrasi kita karena bisa saja dengan taktik itu dapat mencederai kemurnian hati pemilih sehingga mempengaruhi idealisme pemilih itu sendiri. Di sisi lain, politik perut ini juga ada indikasi mencerminkan kepemimpinan yang tidak bersih karena bisa saja seseorang yang sudah menghabiskan uangnya, apalagi dalam bentuk miliaran, maka kemungkinan akan memikirkan bagaimana uang itu kembali. Pertanyaannya, apakah hanya mengembalikan uangnya yang sudah terpakai saat kampanye? Jawabannya, kembali kepada pembaca yang budiman.

Keempat, memilih pemimpin yang seaqidah. Ini perlu menjadi perhatian, apabila dari berbagai calon terdapat yang berbeda agama, maka pilih yang sesama agama karena kita tidak paham bagaimana kriteria menjalankan roda kepemimpinan berdasarkan ajaran agama mereka atau pengaturan sosial kemasyarakatan, perekonomian, dan perpolitikan mereka. Akan tetapi, jika semuanya beragama yang beda keyakinan dengan pemilih, maka carilah yang lebih baik dari sekian calon yang ada. Begitu juga yang sekeyakinan dengan pemilih, maka pilihlah yang paling baik di antara mereka. Hal demikian ditegaskan oleh Syaikh Yusuf Qardhawi menuliskan, "Setidaknya ada tiga cara dalam mempertimbangkan pilihan: (1) Jika semuanya baik, pilihlah yang paling banyak kebaikannya. (2) Jika ada yang baik dan ada yang buruk, pilihlah yang baik. (3) Jika semuanya buruk, pilihlah yang paling sedikit keburukannya.

Kelima, jika terasa bimbang, dalam pandangan pembaca, misalkan semuanya baik atau semuanya buruk, maka shalat istikharah politiklah agar mendapatkan petunjuk mengenai siapa yang layak dipilih (seperti ungkapan Abdul Somad). Jangan karena semuanya tidak baik bagi pemilih lalu memutuskan untuk golput, sebab orang di luaran sana, baik yang seaqidah maupun yang sesama punya kebiasaan/niat jahat akan memenangkan Pemilu, yang mana akibatnya akan terjadi sesuatu yang mungkin banyak kebijakannya tidak cocok dengan pemilih tersebut atau pemilih lain pada umumnya sehingga mengakibatkan kehidupan sosial-keagamaan, sosial-ekonomi, dan sosial-politik tidak berjalan kondusif.

Apabila pemilih mendapatkan calon yang terbukti mengecewakan dari berbagai calon yang ada, baik dari Capres, Cagub, Cabup/Cawakot, dan wakil rakyat yang calon DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI, maka sebaiknya mempertimbangkan saran dari Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A., M.Phil., menjelaskan, "Jika Anda tidak mau ikut pemilu karena kecewa dengan pemerintah dan anggota DPR, atau Parpol Islam. Itu hak Anda, tetapi ingat, jika Anda dan jutaan yang lain tidak ikut Pemilu, maka jutaan orang fasik, sekuler, liberal, atheis akan ikut pemilu untuk berkuasa dan menguasai kita. Niatlah berbuat baik meskipun hasilnya belum tentu sebaik yang engkau inginkan".

Masing-masing kita mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang baik-baik dari yang kita ketahui karena memilih itu juga merupakan persaksian yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Yang Kuasa (Abdul Somad dari Syaikh Yusuf Qardhawi). Selain itu juga, supaya menghindari kesempatan atau merajalelanya bakal pemimpin yang tidak adil, mementingkan diri sendiri, dan tidak pandai. Sebab, apabila orang baik diam dan tidak mau memilih, maka akan meraja lela kezaliman. Pernyataan demikian, sebenarnya telah lama dipesankan oleh sahabat Nabi Muhammad s.a.w, yakni Ali bin Abi Thalib r.a. mengatakan “Kezhaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.” Hal serupa juga muncul dari Recep Toyyib Erdogan, menuliskan, "Jika orang baik tidak ikut terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya".

Jadilah pemilih yang cerdas, bersih dari money politics, tidak terlalu terobsesi akan tawaran jabatan atau berharap akan jabatan, dan pemilih yang tidak memandang karena dia adalah orang yang dekat dengannya (padahal dia kurang bagus) sedangkan yang lain sudah terbukti. Wallahu a'lam bisshowab.



Penulis: Saharudin, S.Pd., M.Pd.I.
Dosen STIE Muhammadiyah Berau / Dosen STIT Muhammadiyah Berau / Dosen STIPER BERAU / Pemuda Asal Bima NTB / saharudin.yuas178@gmail.com

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website