Headlines News :
Home » » Hafidh Asrom Serap Aspirasi Masyarakat Bantul

Hafidh Asrom Serap Aspirasi Masyarakat Bantul

Written By Pewarta News on Senin, 30 Juli 2018 | 09.57


Anggota DPD RI Hafidh Asrom saat menyerap aspirasi rakyat.
Bantul, PEWARTAnews.com -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. A. Hafidh Asrom, MA melakukan turun ke bawah (Turba) melihat langsung kondisi masyarakat pada hari Senin, 30 Juli 2018 di Bantul Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya Turba ini dilakulan Hafidh Asrom untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan di perjuangkan dalam ranah tugasnya sebagai anggota DPD RI.

Hafidh Asrom mengucapkan suatu kesukuran karena dalam momen yang penuh bahagia itu bisa berkumpul langsung dengan masyarakat sebagai konstituen untuk menjaring aspirasi yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. "Alhamdulillah bisa berkumpul dan berdialog dengan penggian seni dan tokoh masyarakat Bantul Barat, dalam rangka sosialisasi lembaga DPD RI dan penyerapan aspirasi", beber Hafidh Asrom.

Fungsi, Tugas dan Wewenang Seorang DPD RI
Sesuai amanah yang berikan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait dengan daerah.

Sebagai upaya untuk melaksanakan Fungsi Legislasi, tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut: (1) Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR; dan (2) Ikut membahas RUU. Bidang Terkait yang bisa diajukan dan turut andil untuk ikut dibahas oleh DPD RI adalah RUU yang berkaitan dengan : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain fungsi legislasi, DPD RI juga memiliki Fungsi Pertimbangan, yakni memberikan pertimbangan kepada DPR. Selain itu, ada juga fungsi pengawasan.

Adapun tugas dan wewenang dalam ranah Fungsi Pengawasan adalah: (1) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; dan (2) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK.

Bidang Terkait yang bisa digarap DPD RI dalam ranah tugas dan wewenangnya terkait Fungsi Pengawasan adalah sepanjang berkaitan dengan : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan agama. (PEWARTAnews)
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website