Headlines News :
Home » » HUT RI KE-73 Menjawab Persoalan Sosial (Kupasan tentang Hutang Luar Negeri)

HUT RI KE-73 Menjawab Persoalan Sosial (Kupasan tentang Hutang Luar Negeri)

Written By Pewarta News on Jumat, 17 Agustus 2018 | 22.56

PEWARTAnews.com -- Hemm. Hemm. Hemm. Penulis menganggap bahwa tulisan ini mestinya harus diawali dengan senyuman, agar pembaca tidak kepanasan terlebih dahulu sebelum membacanya sampai tuntas.

Tema besar coretan sederhana ini adalah sebagai upaya menyambut kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya penulis berinisiatif mengangkat tema "HUT RI KE-73 Menjawab Persoalan Sosial". Runutan tulisan ini akan coba penulis kupas terkait beberapa sub tema, diantaranya: Pertama, Hutang Luar Negeri (HLN). Kedua, TKA/China Dipermudah. Ketiga, BBM Naik. Keempat, Jual Aset Negara. Kelima, Impor Besar-Besaran. Keenam, Bahan Pokok Naik. Ketujuh, Jauhi Ulama. Kedelapan, PDIP Bermesraan dengan China. Kesembilan, Bahaya Komunis.

Tulisan ini akan penulis buat berseri, agar pengupasannya lebih sedikit tajam untuk dijadikan acuan bahan refleksi bersama. Pada point pertama kali ini, penulis akan coba menguraikan sub tema tentang "Hutang Luar Negeri (HLN)".

Hutang Luar Negeri (HLN)
Seketika penulis teringat dengan salah satu buku yang pernah saya baca dulu, semasih mengenyam studi strata satu (S1), judul bukunya tentang "Perimbangan Keuangan Daerah dengan APBN". Buku itu adalah tulisan bapak Badrul Munir yang merupakan Wakil Gubernur NTB 5 tahun lalu, dan beliau pernah mendampingi Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Madji di periode pertamanya jadi Gubernur termuda  di Indonesia.

Badrul Munir, yang juga pria kelahiran Sumbawa NTB itu mengupas tuntas semua hal yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari APBD, APBN, hingga plus minus keuangan Nasional. Momentum ini, penulis ingin sampaikan tentang substansi jika kita ingin hutang dimana saja, dengan sebuah analogi sebagaimana yang penulis coba uraikan dibawah ini.

Jujur, penulis punya teman, namanya sebut sajs inisialnya A. Si A pernah mengajukan diri untuk mengambil uang secara online di sebuah Bank Swasta, tanpa dipikirkan oleh si A itu mendapat balasan "Oke" dari Bank. Maksudnya bahwa pengajuannya disetujui oleh pihak Bank Swasta tersebut, tidak lama kemudian A datangi alamat sebuah Bank Swasta itu. Disana A diinformasikan sedetail mungkin bahwa syarat untuk mengambil uang yakni harus begini dan begitu, pokoknya ribetlah ceritanya. Namun, syarat yang pokok agar teman saya bisa berhutang katanya disesuaikan dengan pendapatan si A yang bertindak sebagai pihak pertama yang ingin hutang itu tadi. Jadi intinya bahwa pihak Bank itu harus melihat dan menelusuri terlebih dahulu kebenaran penghasilan pihak pertama yang mau hutang dan juga dibuktikan dengan dokumen resmi yang berkekuatan hukum tetap, agar pihak Bank bisa menaksir dapat memberikan hutang seberapa besar kepada A berdasarkan penghasilannya.

Misalnya, tidak mungkin pihak Bank memberikan pinjaman 50 juta kepada A yang hanya memiliki pendapatan tetap 3 jutaan/bulan dengan rencana bayaran 2,5 juta/bulan dalam waktu paling maksimal seperti yang ditentukan oleh pihak Bank, karena pendapatan A hanya 3 jutaan, terus untuk bayar cicilan bulanan 2,5 juta, ditambah lagi kebutuhan bulanan lainnya. Maka pihak Bank terpaksa membatalkan keinginan si A.
Dari analogi diatas, bila kita kaitkan dengan rasio hutang luar negeri Indonesia saat ini, maka kurang lebih logikanya begitulah yang berlaku. Artinya bahwa Bank Dunia itu tidak mungkin memberikan uang pinjaman kepada suatu Negara tertentu, jika tidak berdasarkan kemampuan APBN suatu Negara.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Badrul Munir, penulis buku Perimbangan yang telah penulis sebutkan di awal tulisan ini. Selain itu, disisi lain ternyata sangat linear seperti pengakuan Menteri Keuangan saat tayang disalah satu TV Swasta beberapa waktu yang lalu, Sri Mulyani mengatakan bahwasannya, "Kita punya kemampuan untuk membayar hutang luar negeri, karena kita memiliki usaha-usaha yang produktif dan insya Allah kita optimis dan kita mampu bayar hutang itu kok," kata beliau dalam sebuah tayangan TV tersebut. Toh yang membuat hutang luar negeri yang di ombar ambir oleh masyarakat tertentu, sekarang bukan hanya jamannya pak jokowi, katanya bahkan pak jokowi menanggung hutang pemerintah sebelumnya termasuk di tahun 1998 itu paling parah bengkaknya hutang kita ini.
Menteri yang berprestasi di Bank Dunia inipun menambahkan dengan menantang siapapun yang ingin bicara soal Hutang Luar Negeri (HLN), "Ayo kita blak-blakan di media massa dengan saya. Udahlah kita tidak usah ribut dengan angka HLN kita, dan kita jangan terjebak dengan angka," begitulah pesan beliau kepada seluruh rakyat Indonesia.

Mohon maaf, diatas merupakan kupasan sederhana penulis tentang "Hutang Luar Negeri (HLN)", untul point kedua dan seterusnya akan penulis uraikan di lain waktu. Bila ada pandangan lain dari pembaca sekalian, boleh juga diuraikan lebih rinci, agar kita semua semakin teredukasi dengan itu.


Penulis: Samrin, S.Pd.
Pemuda asal Bima NTB / Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indraprasta (UNINDRA) Jakarta.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website