Headlines News :
Home » , » IKPM NTB Yogyakarta: Kami Mendesak Bencana Lombok Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

IKPM NTB Yogyakarta: Kami Mendesak Bencana Lombok Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

Written By Pewarta News on Senin, 20 Agustus 2018 | 20.23

Suasana saat rapat koordinasi (20/08/2018) menyikapi gempa susulan yang terjadi di Lombok NTB. 
Yogyakarta, PEWARTAnews.com -- Meski pemerintah melalui berbagai kementerian akan membantu proses pemulihan (rehabilitasi) dan rekonstruksi seluruh fasilitas publik yang rusak atau hancur akibat gempa beruntun berkekuatan rata-rata di atas 6 SR, kita tidak bisa berharap bahwa itu bisa langsung dikerjakan. Tidak. Karena masing-masing Kementerian mata anggarannya sudah jelas peruntukannya untuk tahun 2018 dan 2019. Anggaran disusun satu tahun sebelumnya. Misalnya APBN 2019 sudah diketok di tahun 2018 oleh DPR. Dan tak ada mata anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok! Apalagi anggaran 2018? Pasti tidak ada karena di bahasnya dan disetujuinya tahun 2017.

Jadi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik akibat gempa Lombok baru bisa diusulkan untuk APBN 2020, dan di bahas oleh Panggar DPR pada 2019. Jadi dikerjakannya nanti tahun 2020.

Bahwa sekarang ada anggaran bencana di APBN itu untuk seluruh Indonesia lebih tertuju pada penanganan tanggap darurat bukan untuk pembangunan rehabilitasi atau rekonstruksi.

Jadi kenapa kami mengusulkan agar Pemerintah Provinsi meminta agar ditetapkan sebagai bencana nasional? Karena dengan ditetapkan sebagai bencana nasional, ada ruang untuk mengajukan APBN-P yang memasukkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok pada anggaran 2019 melalui sebuah badan adhoc yang dibentuk pemerintah yang biasanya diberi nama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Dengan dibentuknya BRR yang setingkat Menteri yang beranggotakan lintas kementrian, termasuk TNI/Polri maka penanganannya akan lebih koordinatif dan fokus. Bukan saja itu BRR adalah lembaga yang boleh menampung bantuan atau donor dari negara asing (sahabat) yang mau membantu. Tanpa ada sebuah lembaga seperti BRR bantuan asing tidak bisa masuk. Selain itu, BRR dalam menyalurkan bantuan lebih terkoordinasi, pasti tidak tumpang tindih antara satu desa dengan desa lainnya. Maping daerah dan datanya pasti terupdate.

Dan terakhir dengan ditetapkan sebagai bencana nasional niat baik Presiden Jokowi yang katanya membantu 50 juta rupiah setiap KK atau rumah yang hancur itu legal bagi Kemenkeu mencairkannya. Sekarang, nomenklaturnya tidak ada, bagaimana mau mencairkan? Kan mereka juga tidak mau salah yang berakibat masuk penjara.

Jadi itulah kenapa kami tulis perlu ditetapkan sebagai bencana nasional dan pembentukan BRR. Karena memang sangat layak juga untuk menpercepat pembahasan anggarannya.

Oleh karena itu, kami Mahasiswa se--Indonesia mendesak Presiden untuk segera menetapkan bencana alam yang terjadi di Lombok menjadi bencana Nasional.

Sejak tanggal 29 Juli 2018 lalu, Pulau Lombok diguncang gempa yang tiada putus. Puncaknya adalah gempa besar berkekuatan 7,0 SR pada 5 Agustus 2018 yang dampaknya dirasakan di hampir seluruh wilayah Pulau Lombok dan sebagian luar Pulau Lombok. Data terbaru korban meninggal mencapai 436 jiwa dari seluruh kabupaten di Pulau Lombok (terbanyak di Kabupaten Lombok Utara dan 2 di antaranya adalah korban di Denpasar. Pengungsi berjumlah 270.168 jiwa tersebar di ribuan titik tenda darurat dan masih banyak titik kamp darurat yang diinisiasi warga yang belum tersentuh bantuan karena berada di lokasi perbukitan dan minim akses. Mereka bertahan hidup dengan kemampuan seadanya. Kerusakan fisik meliputi 67.857 unit rumah rusak, 468 sekolah rusak, 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit musala rusak, dan 20 unit perkantoran rusak (data ini bersifat sementara). Kerusakan ini menyebabkan penanganan medis, distribusi bantuan, dan lain-lain ikut terhambat.

Kami akui Anda keren, Saudara, karena pada saat orang panik Anda masih lancar bicara politik. Tapi, lihatlah bahwa “Seribu Masjid” telah rubuh, berganti “Seribu Tenda”. Kami  berteriak agar status Bencan Lokal di Lombok diganti menjadi Bencana Nasional tapi tetap tidak mau didengar. Kami manusia, bukan angka stasistik yang terus bergerak. Bencana tidak bisa ditakar dengan aturan normatif dan angka-angka. Kami tidak pernah memilih takdir untuk tinggal di Lombok yang kecil dan terpencil, hingga pantas kau perlakukan tidak adil. Kami bukan pengemis, tapi itu bukan berati kami harus mengais dan menanggung dosa geografis. Kami tidak minta berlebih dan nilai tambah, hanya semacam tawar menawar yang searah.

Di Pemilu nanti, mereka yang mati, memang tak punya hak suara lagi. Tapi, jika Anda tetap tak punya hati maka suara Golput kami, sudah bisa Anda hitung mulai hari ini.

#GempaLombokBencanaNasional


Asrama Bumi Gora NTB, Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Tertanda
Koordinator Umum Posko Tanggap Bencana IKPM NTB Yogyakarta

Asrizal
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website