Headlines News :
Home » » Sebuah Catatan tentang Impor

Sebuah Catatan tentang Impor

Written By Pewarta News on Rabu, 15 Agustus 2018 | 18.52

PEWARTAnews.com -- Semua bangsa pasti menginginkan kedaulatan pangan, tidak terkecuali Indonesia. Bila mana saat ini Indonesia belum menggapai tujuan tersebut, itu menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama agar suatu saat kita menggapai titik kedaulatan seutuhnya.

Dewasa ini, pada hakikatnya bahwa kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tentang impor, menurut penulis sudah cukup tepat. Karena pada prinsipnya di setiap kebijakan itu, tentu pihak eksekutif sebagai pelaksana. Pembatu dan pelayan rakyat pasti lebih tahu dan lebih paham kondisi yang ada, karena disisi lain bahwa selain para Menteri, Badan, Komisi, dan para kepala daerah (Pemda) tingkat 1 dan 2 di seluruh pelosok negeri ini terkait kerja-kerjanya adalah melaksanaan representasi dari Jokowi-JK sebagai Kepala Negara. Bahasa sederhananya, bisa dibilang bahwa Jokowi-JK adalah pelaksana peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh rakyat, yang mana pelaksanaan pengawasannya dilakukan melalui Legislatif --Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Guna untuk memastikan keefektifan dan kelancaran pelaksanaan amanah rakyat seperti yang digambarkan diatas, dalam pelaksanaannya, bahwa eksekutif (Jokowi-JK) ada lembaga lain yang kredibel dan diberi kewenangan secara konstitusi sebagai mengawas setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak lain dan tidak bukan adalah Lembaga Legislatif (DPR). Kondisi demikian, bermakna bahwa sikap yang diambil Jokowi-JK terkait impor ini tentu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengambil sikap yang demikian, pasti sudah mempertimbangkan dengan matang dengan juga meminta masukan dari para menteri-menterinya. Ending yang bisa kita lihat dari sikap ini, dibuktikan bahwa Jokowi-JK sampai detik ini tidak di tegur oleh Legislatif sebagai pelanggar hukum. Maka wajar dalam hal ini penulis katakan bahwa Jokowi-JK tidak salah dalam mengeluarkan kebijakan impor yang dipersoalkan oleh sekelompok masyarakat tertentu, yang mana penulis pahami bahwa kebanyakan mereka yang mempersoalkan tersebut adalah oposisi Jokowi-JK. Namun, menurut penulis dengan demikian tidak menjadi masalah, selama hal itu juga masih dalam batas kewajaran.

Sebagai contoh, misalnya kebijakan impor bawang merah. Kita harus memahami dan menyadari terlebih dahulu bahwasannya Indonesia merupakan negara yang besar. Selain itu, kita harus petakan terlebih dahulu bahwa mana saja daerah yang penghasil bawang merah di Indonesia?. Ya, kita bisa bilang Brebes-Jawa Tengah, Bima-NTB. Selain dua daerah tersebut, ada juga daerah di Pulau Sumatera (Samosir, Batubara dan Medan).

Kondisi demikian, yang perlu kita ingat, juga menjadi pertanyaan penulis, mampukah Brebes-Jawa Tengah menyuport kebutuhan bawang merah di pulau Jawa? Jawabannya tentu tidak. Oleh karena itu, menurut penulis, maka wajar dan bisa dibilang tidak kurang ajar bahwasannya Jokowi-JK mengeluarkan Kebijakab impor bawang merang di wilayah Jabodetabek dan daerah-daerah Jawa lainnya yang tidak mampu di suport oleh pasokan bawang dari Brebes-Jawa Tengah yang merupakan sebagai salah satu daerah andalan penghasil bawang merah terbesar tiap tahunnya.

Kemudian, pertanyaan selanjutnya, Daerah Bima-NTB yang konon dicatat oleh Menteri Pertanian RI sebagai daerah penghasil bawang merah andalan wilayah Indonesia Timur, "Apakah mampu Bima NTB dengan kemampuan produksi bawang merah yang terbatas itu menyuplai kebutuhan bawang merah untuk wilayah Indonesia Timur yang meliputi lebih kurang 15-20 provinsi, mulai dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua? Atau justru mau berharap produksi Brebes yang belum tentu mampu memenuhi kebutuhan bawang merah di Pulau Jawa. Menurut pengamatan penulis, tentu saja tidak mampu memenuhi semua. Begitupun di Pulau Sumatera yang lebih kurang pemetaannya sama saja.

Point penting yang dilakukan pemerintah karena mempertimbangkan daerah-daerah andalan penghasil bawang merah di negara sebesar ini, makanya wajar Jokowi-JK membangun Bendungan dan Dam-Dam Besar di daerah-daerah kering agar lahan yang tidak produktif menjadi lebih produktif untuk setiap hasil pertanian, salahsatu yang terpenting diantaranya Bawang Merah.

Terkait kekurangan pasokan bawang merah, maka sikap yang diambil Jokowi-JK sebagai Pemerintah Eksekutif adalah kebijakan impor. Tujuan utamanya adalah agar kebutuhan bawang merah di negara besar kita ini merata dan dengan harga yang sama.

Oh ya, sedikit penulis coba mengupas soal harga bawang merah yang kian merosot. Hal demikian bukan semata-mata kesalahan Pemerintah. Menurut pandangan penulis, itu semua karena begitu banyak calo-calo yang sengaja memainkan harga, sehingga harga tidak stabil. Sebagai upaya menangkal hal demikian, menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat, aktivis mahasiswa, LSM, Pers, dan lain-lain untuk melakukan pengawasan seketat mungkin dan bukan semata-mata Jokowi-JK yang di persalahkan.

Selain itu, saat ini bangsa kita sudah mengamini sistem Otonomi Daerah (Otda). Jadi Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan jangan cuci tangan atau menutup mata melihat kondisi seperti ini, terutama persoalan yang ada di wilayah hukum pemdanya masing-masing. Pemda juga harus profesional menjalankan tupoksi yang diamanahkan undang-undang untuk dijalankannya, jangan mentang-mentang kepala daerahnya bukan satu partai dengan Jokowi-JK malah berbuat dosa semuanya. Pemda harus suci dan harus bantu pemerintah pusat, karena keberadaan Pemda adalah representasi pemerintah pusat yang kebetulan saat ini di pimpin oleh Jokowi-JK.

Kenyataan yang tergambar diatas, penulis pikir bahwa hal ini juga berlaku sama dengan kebijakan Jokowi-JK tentang Hutang Luar Negeri (HLN), yang menjadi bahan kampanye team/pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno saat ini untuk menyerang rivalnya.

Akhir kalimat, berbeda pandangan itu wajar. Ini merupakan refleksi dari pengamatan yang dilakukan penulis dan juga sebagai pandangan akademik. Bila berlainan, silahkan runutkan secara akademis pula, biar kita sama-sama teredukasi dengan kondisi yang berkembang saat ini.


Penulis: Samrin, S.Pd.
Pemuda asal Bima NTB / Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indraprasta (UNINDRA) Jakarta.
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website