Headlines News :
Home » » Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)

Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)

Written By Pewarta News on Kamis, 06 Desember 2018 | 17.15

Buku "Menggagas Hukum Progresif Indonesia".
PEWARTAnews.com -- Studi hukum kritis (critical legal studies) merupakan salah satu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang dikembangkan dari pemikiran legal realism. Studi hukum kritis mengembangkan pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya menentang kembali norma-norma, standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya dari apa yang di kenal sebagai sistem hukum modern. Sistem hukum modern merupakan sistem hukum positif yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Negara barat yang sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum romawi.

Ciri-ciri yang melekat pada sistem hukum modern atu hukum positif adalah: Pertama, Sistem hukum modern merupakan sistem yang berasal dari tatanan sosial masyarakat Eropa pada masa kelahiran dan perkembangan kapitakisme;

Kedua, Sistem hukum modern sangat di pengaruhi oleh paradigma positivism dalam ilmu pengetahuan alam, sehingga sistem hukum modern dibangun dalam tradisi pemikiran yang meyakini bahwa dalam teori maupun praktik hukum dapat dikonstruksi dan dikelola secara netral, tidak berpihak dan objektif;

Ketiga, Bersifat rasional, telah melepaskan diri dari pengaruh ketuhanan; Keempat, Dinyatakan dalam hukum tertulis.

Salah satu ciri positivisme adalah reduksionisme yang mengandung makna bahwa realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat di amati. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Santos, reduksionisme tidak mudah dilakukan dalam ilmi-ilmu sosial,sehingga bisa dipahami kalau dikatakan bahwa ilmu sosial pada dasarnya tidak bebas nilai.

Kritik-kritik terhadap positivisme sebagai paradigma dalam ilmu sosial, dilakukan oleh penganut Paradigm Frankfrut yang mulai eksis pada tahun 1923, dengan mengembangkan teori kritis (critical theory). Teori kritis yang di bangun oleh mazhab Frankfrut pada awalnya dilatar belakangi oleh tradisi pemikiran kritis yang dibangun oleh Karl Marx, yang kemudian dikembangkan oleh penganutnya yang disebut kelompok pemikir neo-marxian. Karl Marx memahami kritik sebagai upaya emansipatoris untuk membebaskan diri dari penindasandan alienasi yang terjadi karna adanya hubungan-hubungan dalam masyarakat yang sebenarnya tidak seimbang. Max Horkheimer menegaskan bahwa kritik terhadap masyarakat adalah inti marxisme dan dengan itulah marxisme menjadi dasar teori kritis.

Hubert Rottleuthner mencatat ada tiga karakteristik teori kritis adalah: Pertama, Teori kritis di arahkan oleh sesuatu kepentingan perubahan fundamental pada masyarakat untuk kepentingan ini harus ditumbuhkan sikap kritis untuk menginterpretasikan realitas yang di nilai.

Kedua, Teori kritis dilandaskan pada pendekatan berpikir historis. Dilihat dari perspektif historis, keterasingan manusia dari alam atau lingkungannya berasal dari tindakan manusia itu sendiri, yang dalam perkembangan pemikirannya telah mengkongkritkan hal-hal yang abstrak di dunia ini.

Ketiga, Dalam teori kritis ada upaya untuk mengembangkan suatu teori komprehensif untuk memahami keadaan masyarakat sekarang. Dengan demikian, sekalipun teori hukum kritis ini banyak di kembangkan dari teori-teori neo-marxian tetapi teori kriris tersebut selalu di kembangkan untuk dapat beradaptasi dengan masyarakat yang terus berubah.

Donny Gahral Ardian mencatat teori kritis emansipatoris menurut mazhab Frankfrut harus memenuhi tiga unsur: Pertama, Bersikap kritis dan curiga terhadap realitas yang ada. Kedua, Berpikir dengan memperhatikan aspek historis yang terjadi dalam masyarakat. Tidak memisahkan teori dari praktik dan tidak memisahkan fakta dari nilai-nilai yang ada.

Jadi pemegang teori kritis memiliki perhatian pada upaya atau mengupas dan menkaji masalah dominasi terutama dalam praktiknya. Pengkajian dilakukan dengan tujuan untuk melawan dominasi tersebut. Teori kritik juga dimaksud untuk membantu masyarakat memahami mengapa dominasi terjadi terhadap mereka. Kemudian teori kritis diharapkan untuk dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat agar dapat melakukan sesuatu guna membebaskan diri dari penderitaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hubert Rottleuthner bahwa teori kritik diarahkan oleh kepentingan praktis, yaitu melakukan perubahan masyarakat secara fundamental.

Jadi penganut aliran studi hukum kritis bermaksud membongkar atau menjungkir-balikkan struktur hierarkis dalam masyarakat yang tercipta karna adanya dominasi dan usaha-usaha itu akan dicapai dengan menggunakan hukum sebagai saranannya. Menurut studi hukum kritis, dominasi dilegitimasikan dengan sarana hukum melalui hegemoni. Jadi hegemoni dapat didefinisikan sebagai proses dimana kelomoik elite dalam masyarakat dapat memerintah atau mengatur melalui persetujuan dari masyarakat yang di tekan. Antonio Gramsci yang dikenal dengan tokoh yang membangun teori hegemoni mengatakan, "untuk menjaga eksistensi hegemoni ini maka the ruling elites akan menciptakan a system of beliefs yang sedemikian rupa harus di terima sebagai the natural order".

Jadi tujuan dari studi hukum kritis adalah untuk menghilangkan halangan-halangan atau kendala yang di alami idividu yang berasal dari struktur sosial. Dengan hilangnnya kendala itu diharapkan agar individu-individu itu dapat memberdayakan diri untuk mengembangkan tentang pengertian baru dalam keberdayaaan serta secara bebas dapat mengekspresikan pendapatnya.

Ajaran teori kritis bermaksud untuk menentang ajaran hukum yang telah di anggap paling benar yaitu ajaran yang mengedepankan peran hukum positif, tanpa memperhatikan realitas yang ada. Berdasarkan dengan itulah aliran hukum kritis mendorong dilakukannya perhatian yang lebih besar untuk melihat hukum dalam konteks sosial. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan teori hukum kritis bukannya mengabaikan sifat kajian-kajian hukum doktrional, akan tetapi bermaksud menegaskan bahwa dalam setiap penciptaan hukum selalu terjadi apa yang di sebut judgements, yaitu keputusan-keputusan yang di infiltrasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat extra legal. Maka dasar pijakan analisis dalam ajaran hukum kritis tetap pada norma atau hukum posiitif yang berlaku tetapi harus dikembangkan dengan menyertakan factor sosial atau pengalaman hidup untuk memfungsikan hukum positif tersebut. Hukum tidak lagi di lihat sebagai sarana control sosial tetapi harus digunakan sebagai sarana rekayasa masyarakat (law as tool of social engineering) .

Dari uraian-uraian tersebut dapat dikatakan bahwa aliran pemikiran legal realism terkandung pendekatan pendekatan yang bersifat subjektif dan didalamnya mulai dilibatkan penafsiran-penafsiran oleh penegak hukum dapat dikatakan titik temu antara aliran pemikiran legal realism dengan aliran pemikiran studi hukum kritis yaitu bahwa kuduanya didasarkan pada premis dasar yang sama.

Berdasarkan uraian studi hukum kritis pada akhirnya dapat disebutkan memiliki karakteristik sebagai berikut: Pertama, Studi hukum kritis bermaksud menunjukan bahwa doktrin hukum merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti dan menunjukan bagaimana prinsip-prinsip hukum yang ada dapat di gunakan untuk membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya.

Kedua, Studi hukum kritis menggunakan analisis-analisis historis, sosial untuk mengidentifikasi sebagaimana kelompok atau institusi diuntungkan oleh keputusan hukum karna adanya determinacy doktrin-doktrin hukum.

Ketiga, Studi hukum kritis mengungkapkan bagaimana analisis yuridis dan kultur hukum dapat mengaburkan realitas yang sebenarnya tetapi justru dilahirkan keputusan-keputusan hukum yang seolah-olah sudah legitimate.

Keempat, Tidak ada penafsiran yang netral dari suatu doktrin hukum di dalam setiap tahap proses pembuatan hukum selalu ada interpretasi-interpretasi politis yang bersifat subjektif.

Dari pemahaman sistem hukum modern maka dapat di tarik bahwa dalam perspektif studi hukum kritis, tumbuh dan berkembangnnya sistem hukum modern sangat dipengaruhi oleh paradigma positivisme ilmu pengetahuan alam, dengan kapitalisme sebagai ideologi ekonomi dan perilaku. Dalam konstruksi pemikiran paradigma positivisme, maka perangkat ketentuan hukum diyakini sebagai perangkat yang bersifat netral, tidak berpihak dan harus diberlakukan secara impersonal (tidak subjektif). Pengaruh paradigm positivism kemudian melahirkan school of jurisprudence yang disebut formalism, yang meyakini bahwa di dalam menangani suatu kasus hakim akan mengidentifikasi prinsip dan aturan yang relevan dan akan menerapkannya secara deduktif, tanpa bantuan dari pendekatan dari perspektif lain. Paradigma positivisme juga mengatakan bahwa hukum itu independen yang tidak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain.


Resensi Buku
Judul Buku  : "Menggagas Hukum Progresif Indonesia"
Penulis.        : Qodry Azizy, dkk
Editor           : Ahmad Gunawan BS
Harga Buku : Rp.45.000,-
Penerbit.      : Pustaka Pelajar
Halaman.     : XIV+288 Halaman
Peresensi     : Dicky Julkarnain (Ketua Umum Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta --FIMNY)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website