Headlines News :
Home » » Pengda INI Kota Yogyakarta Kupas Implementasi Akad Syariah dalam Perbankan Syariah

Pengda INI Kota Yogyakarta Kupas Implementasi Akad Syariah dalam Perbankan Syariah

Written By Pewarta News on Sabtu, 12 Januari 2019 | 19.05

Suasana usai Seminar Nasional Pengda INI Kota Yogyakarta, 22/12/2018. 
Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Kota Yogyakarta selenggarakan seminar nasional dengan mengangkat tema “Implementasi Akad-akad Syariah dan Pengikatan Jaminannya pada Perbankan Syariah” yang digelar di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta (depan JEC) Jalan Janti Gedongkuning 336 Yogyakarta, Sabtu (22/12/2018). Agenda ini terselenggara juga atas dukungan PT. Pertamina, PT. Timah dan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ketua Pengda INI Kota Yogyakarta Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H. menuturkan bahwa agenda seminar nasional ini diselenggarakan sebagai upaya mewadahi semua pihak yang bersentuhan dengan dunia notaris untuk peningkatan wawasan dan keilmuan. “Seminar ini bertujuan meningkatkan wawasan keilmuan para mahasiswa sebagai calon Notaris, kepada Notaris, maupun kepada masyarakat umum yang berkaitan dengan implementasi akad-akad syariah dan pengikatan jaminannya pada perbankan syariah (hak tanggungan),” ucap Firdaus. 

Seminar nasional ini menghadirkan narasumber diantaranya, Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. (Notaris dan PPAT Surabaya, Presiden INC, Sekretaris DKP PP INI), Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. (Hakim Mahkamah Agung), Ikhwan Abidin Basri, B.Sc. M.Sc., M.A. (Dewan Syariah Nasional MUI), dan Ro’fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D. (Ketua APPHEISI, Dosen FH UNDIP). Selain itu, hadir juga pemateri kunci Prof. Jawahir Thontowi.

Dalam penyampaian materinya, Habib Adjie mengucapkan bahwa Standarisasi Penyusunan Akta Perbankan Syariah selaras dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Pengikatan Jaminan. Pasalnya, kata Habib, dalam pembiayaan diperlukan adanya jaminan, hanya saja yang dipermasalahkan apabila tidak bisa membayar, ada tanggungan dan diberikan lelang. “Memang benar dalam syariah prinsip tolong menolong. Tapi ketika lelang tetap saja dibabat habis. Walaupun tidak sanggup membayar, maka tidak mungkin mau membebaskan dari utang tersebut,” tegas Habib.

Menurut Habib, DKP PP INI berupaya membuat standar penyusunan. Hanya saja sampai saat ini belum ada hasil karena adanya pandangan selalu berbeda terkait bank yang bersangkutan. Sebab dalam perbankan syariah harus mematuhi hukum positif, KUHPerdata buku ke-3, Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kaitan dengan kontrak syariah.

“Dasar legalitas akta otentik terkait Pasal 1868 KUHPerdata harus diikuti. Jika dibuat akta notaris, maka ikuti Pasal 38 UUJN. Dalam praktik saya temukan sesuatu yang bermasalah. Ketika awal menangani syariah, bentuknya akta notaris. Setiap akta notaris dimulai dari judul. Tapi dalam akta syariah dibuat dari Bismillah. Padahal dalam Pasal 38 UUJN jelas menyatakan awal akta adalah judul. Tetapi pihak lain menyatakan awal akta adalah Bismillah,” urai Habib.

Sementara narasumber lain, Abdul Manan dalam paparannya berjudul “Penyelesaian Sengketa terhadap Akad Syariah di Pengadilan Agama” menjelaskan peraturan terkait penyeleseaian sengketa termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam UU tersebut dinyatakan sengketa diselesaikan di PA.

“Pada awalnya memang ada reaksi dari banyak kalangan. Apa mungkin PA ini dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? Padahal selama ini hanya menyelesaikan pada ranah hukum kekeluargaan,” beber Abdul Manan.

Dijelaskan pada awalnya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini tidak hanya terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah saja. Tapi juga menyangkut ekonomi syariah secara lebih luas. “Memang ketika dibahas, kami ditanya apa bisa PA menyelesaikan sengketa syariah? Kami memberi penjelasan kepada DPR, untuk hitung menghitung PAlebih pintar daripada PN. Sehingga hakim PA bisa menyelesaikan waris,” ungkapnya.

Acara Seminar Nasional berlangsung dengan meriah, dan terjadi interaksi yang elok pun tak dapat dihindarkan, sehingga dengan suasana demikian nuansa akademis pun kian terpancar. (MJ / PEWARTAnews)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website