Headlines News :
Home » » Deradikalisasi: Problem dan Implementasi di Masyarakat Plural

Deradikalisasi: Problem dan Implementasi di Masyarakat Plural

Written By Pewarta News on Rabu, 13 Februari 2019 | 09.50

Ilham.
PEWARTAnews.com – Kekerasan dengan mengatasnamakan agama, mulai dari, radikalisme, hingga terorisme, ditengarai masih marak di tanah air. Betapa tidak, dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali, terjadinya pembomman dan konflik antar umat yang silih berganti mengguncang republik ini. Sebut saja bom Surabaya, konflik di Ambon, maupun pembakaran rumah ibadah di Tolikara. Fenomena itu terjadi dengan menjadikan jihad sebagai alasan pembenaran sekaligus sebagai landasan teologis. Masih dangkalnya pemahaman toleransi dan selalu curiga terhadap kelompok lain diindikasikan penyebab kerusuhan antar umat maupun kelompok masyarakat. Padahal keragaman dan pluralisme merupakan sunnatullah yang tak bisa di hindarkan oleh setiap manusia.

Akar  konflik deradikalisasi yang terjadi di bumi NKRI di latar belakangi oleh beberapa kebutuhan, pertama, kebutuhan materi misalnya sumber daya alam, politik, perebutan kekuasaan,  mempertahankan toritorial, kedua, kebutuhan non materi misalnya mempertahankan harga diri, martabat kemanusiaan dan keadilan di mata hukum (persamaan di mata hukum) dan ketiga, kombinasi antar keduanya misalnya arab spring dan jihadis movements. Terlepas dari akar konflik deradikalisasi, masih banyak penyebab tindakan radikalisme misalnya pemikiran (ideologi), ekonomi, politik, sosial, psikologi, dan pendidikan.

Fenomena Disrupsi pemahaman keagamaan Islam kontemporer yang masih banyak yang tekstual dalam memahami Al-Qur’an Hadist (mengembalikan segala persoalan langsung ke bunyi tekstual al-Qur’an dan Hadist), mudah melakukan eksklusi teologis terhadap praktik-praktik keislaman Indonesia pada umumnya atau kelompok  Islam lain dengan menyebutkan bid’ah, syirik, tersesat, kafir (eksklusivisme), tidak ramah terhadap perbedaan dan keragaman (kebinekaan), rendahnya komitmen terhadap negara dan bangsa Indonesia.

Sumber-sumber intoleransi, radiakalisme, kekerasan keagamaan dalam dunia Islam banyak dipengaruhi oleh doktrin al walla wa al barra (setia dan penolakan; hanya setia pada kelompok agamanya sendiri dan ,menolak kerjasama dengan orang yang beragama lain), doktrin semacam ini tentu bertolak belakang dengan konsep kenegaraan yaitu kebhineka tunggal ika yang di bangun bangsa Indonesia. Dari sini muncullah ideologi Takfir/Takfirsme/Thoghut. Sebuah ajaran/doktrin yang bertentangan dengan prinsip Demokrasi yang pada dasarnya adalah memberi hak yang sama kepada muslim dan non muslim untuk membangun negara dalam sistem pemerintah Republik. Ekstrimisme, radikalisme, terorisme selain melibatkan berbagai faktor (politik, ekonomi dan lain-lain) namun ideologi semacam keagamaan juga ada ikut campur tangan dibelakangnya.

Catatan komisi 1 dalam Rakernas Pendidikan 2016, membahas tentang tantangan pendidikan Indonesia yang di hadapi setiap hari atau setiap saat menjadi ancaman tersendiri bagi keutuhan bangsa ini dia antaranya: (1) Permasalahan bangsa: radikalisme, intoleransi, separatis, narkoba, kerusakan lingkungan, kekerasan, pengangguran, sarjana kurang siap menghadapi MEA; (2) Karakter lulusan:  ketidaksesuian kebutuhan (dunia kerja) vs ketersediaan (disiplin lulusan); (3) Kritik terhadap lulusan; (4) Kemampuan teknis vs penalaran: kemampuan teknis cukup, tetapi kurang diimbangi kemampuan bernalar; (5) Kritik lanjutan: rendahnya kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, kurang berpikir kritis, rendahnya rasa percaya diri dan lunturnya nilai-nilai kebaikan.

Permasalahan bangsa ini jauh lebih luas, bukan hanya masalah lulusan, tetapi masalah seluruh masyarakat misalnya: (1) Mengapa pemimpin saling berkelahi, tidak memberi contoh; (2) Mengapa semua orang ingin jalan pintas; (3) Mengapa materi (uang dan kekuasaan) menjadi nilai utama; (4) Mengapa pemerintah maunya melaksanakan program saja, bukan membangun sistem; (5) Mengapa idealisme menguap begitu saja.

Dalam dunia pendidikan sendiri pun tak lepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka perlu dan penting untuk menjelaskan dan mencarikan solusi dari setiap permasalahan atau pertanyaan seperti, mengapa kita begini, apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana jalan keluarnya?

Permasalahan-permasalahan yang terjadi perlu dan penting mendapatkan jawaban atas setiap masalah yang dihadapi, oleh sebab itu penulis pun menyajikan jawaaban atas gejolak pikiran dalam memahami masyarakat plural-multikultural yang terjadi di belahan bumi ini yaitu: Literasi keagamaan, prinsip kesetaraan warga negara di depan hukum, dan keterbatasan bahasa Agama

Literasi Keagamaan
Mengajarkan agama di ruang publik dalam masyarakat majemuk (di sekolah, masyarakat, perguruan tinggi, majelis taklim, pengajian). Pertama, Berpegang teguh pada iman masing-masing, namun sekaligus berani menguji implikasi dan konsekuensi keyakinan dan keimanannya secara sosial dan budaya di ruang publik  secara bertanggung jawab.

Kedua, Bukan mengahakimi kepercayaan orang lain (internal umat Islam maupun eksternal agama-agama lain). Seperti: (1) Mengajarkan agama secara akademik: bagaimana asal usul agama/aliran pemikiran/madzhab keagamaan tertentu. (2) Bagaiamana berkembang, membentuk dan dibentuk oleh situasi budaya setempat. (3) Diintepresentasikan dengan cara tertentu, membangun doktrin dan percabangan. (4) Bagaimana agama membangun aliansi  dengan gerakan politik, sosial, ekonomiyang mengitarinya. (5) Bagaimana kiyai, ustz, romo, pastur, pendeta, bhiku, guru, dosen menjelaskan kelemahan manusia, sistem ritual peribadatan yang di praktikan dan seterusnya.

Prinsip Kesetaraan Warga Negara di Depan Hukum
Setiap warga negara sama di mata hukum, baik dalam urusan hak dan kewajiban maupun dalam hal membela dan menjaga keutuhan NKRI.

Pertama, Tidak ada religius supremacy di depan negara dalam masyarakat majemuk. Diantaranya, (1) Agama berperan besar dalam arus publik, tetapi waspada terhadap bahaya penyalah gunaannya; (2) Masyarakat agama diminta menaati aturan hukum yang ada, mekanisme demokrasi, permusyawaratan; (3) Penganut agama tertentu menganggap agamanya yang paling super begitu juga yang lain; (4) Klaim superioritas, menyulitrkan jalan untuk meraih kompromi akomodasi dabn negosiasi; (5) Dalam situasi tertentu dan mendesak, negara dapatt membatasai kebebasan dan bahkan dapat melarangnya.

Kedua, Pancasila sebagai sesuatu yang melekat secara umum (a common platform) bagi agama-agama di Indonesia. Diantaranya, Dasar filsafat negara; (2) Naratif yang tidak mengandung kekerasan; (3) Agama yang “eksklusif” keluar dari kesepakatan sejarah yang di buat oleh founding parents Indonesia; (4) Pancasila tidak hanya sebagai warisan nasional namun juga warisan dunia yang perlu di rawat dan ditumbuhkembangkan.

Keterbatasan Bahasa Agama
Pertama, Bagaimana keluar dari jebakan “religious supremacy”. Diantaranya, (1) Secara filosofis dan sosiologi: tidak ada agama apapun yang sepenuhnya utuh dalam arti yang sama sekali terbebas dari campur tangan peran keperantaraan manusia; (2) Maksud dari ketuhanan yang suci selalu di komunikasikan dan di sampaikan dalam bahasa manusia dengan segala macam keterbatasannya; (3) Keinginan tuhan selalu ada dalam batasan definisi, pengertian, pemahaman dan penafsiran manusia.

Kedua, Agama dan kepercayaan, keterlibatan akal dalam beragama. Diantaranya, (1) Agama melibatkan keprcayaan/keimanan, namun tindakan manusia beragama tidak hanya melibatkan kepercayaan itu saja. Karena agama dan kepercayaan tidak dapat disamakan dengan begitu saja; (2) Tindakan manusia beragama ternyata melibatkan juga banyak elemen dasar yang lain, seperti: pendapat, pilihan, keputusan.  Semuanya menunjukan keterlibatan akal pikiran dalam pernyataan dan tindakan agama dan juga pertanggungjawaban induvidu.


Penulis: Ilham
Mahasiswa Pascarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Anggota Pusat Studi Mahasiswa (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website