Headlines News :
Home » , » Desentralisasi - Sentralisasi yang Seimbang

Desentralisasi - Sentralisasi yang Seimbang

Written By Pewarta News on Jumat, 26 April 2019 | 21.13

Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
PEWARTAnews.com – Kecenderungan baru manajemen di abad ke-21 adalah bergesernya manajemen sentralistik menjadi manajemen desentralistik. Hirarkhis menjadi networking. Instruktif menjadi partisipatif. Berdasarkan trend ini, bahwa manajemen pendidikan sejak tahun 1999 terjadi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik. Yang semula manajemen pendidikan dasar dan menengah secara terpusat bertumpu pada kementerian pendidikan nasional, berubah menjadi bertumpu pada birokrasi kabupaten/kota dan belakang ini untuk pendidikan menengah di birokrasi propinsi.

Perubahan model manajemen pendidikan ini setidak-tidaknya mengikuti trend manajemen secara umum, global dan mengikuti kebijakan publik bahwa urusan pendidikan termasuk yang diotonomikan. Walaupun bidang pendidikan tinggi masih cenderung sentralisasi, terutama PTN satker dan semua urusan pendidikan di bawah Kementerian Agama (mulai dari Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Perguruan Tinggi).

Menurut hemat kami ada beberapa persoalan yang muncul di dalam praktek otonomi pengelolaan pendidikan. Pertama, Pemerintah yang mestinya hanya membuat kebijakan umum, panduan umum pelaksanaan program, pembuatan pedoman teknis, dan monitoring-evaluasi, tetapi masih meng-eksekusi berbagai kegiatan dengan atas nama bimtek, pemberian hibah dsb, yang tetap melibatkan banyak orang, sehingga hadirnya kebijakan otonomi tidak mengurangi sedikitpun staf di pusat. Dengan berkurangnya program dan kegiatan di pusat, maka anggaran 20% di pusat dinilau terlalu banyak.

Kedua, bahwa cakupan tugas pokok dan fungsi di kabupaten kota sangatlah banyak. Dengan kegiatan yang banyak dan anggaran yang 20% itu sangat terbatas, sehingga demi kualitas pendidikan, di beberapa daerah anggaran pendidikan ada yang 50% bahkan 65% atau lebih. Bahkan banyak terjadi anggaran kabupaten/kota sebagian besarnya untuk sektor pendidikan. Walaupun pada prakteknya masih jauh dari kebutuhan untuk mendongkrak kualitas pendidikan.

Ketiga, desentralisasi pendidikan diharapkan penanganannya profesional, namun kenyataannya lebih politis, sehingga tidak ada jaminan birokrat pendidikan itu memiliki kecakapan profesional bidang pendidikan. Bahkan kepala sekolah yang tidak sekubu dalam pilihan kepala daerah dengan pimpinan daerah cukup banyak yang dimutasi ke tempat yang lebih sulit. Kondisi ini membuat KS dan guru kurang ada keberanian untuk berinovasi.

Keempat, penanganan guru yang desentralistik kurang memotivasi untuk pembinaan karir guru. Akibatnya peningkatan kualitas mutu pendidikan tidak mudah dilakukan. Dinamika guru tidak terlalu nampak. Sharing pengalaman guru antar daerah terbatas. Mutasi guru ke daerah lain tidak mudah dilakukan.

Kelima, manajemen berbasis sekolah tidak berjalan efektif dan hampir tidak ada gaungnya. Hal ini disebabkan kepala sekolah kurang mendapatkan hak otonominya, sehingga tidak terjadi pemberdayaan yang sepenuhnya. Padahal Kepala Sekolah dan Guru seharusnya memiliki otonomi, terutama otonomi akademik untuk membuat sekolah meningkat kualitas dan reputasinya.

Keenam, MBS menghendaki partisipasi orangtua dikelola melalu Komite Sekolah. Memang benar dengan Komite Sekolah dapat melinatkan berbagai stakeholder. Namun sangat disayankan keterlibatan orangtua menjadi berkurang. Orangtua merupakan bagian kecil dari Komite Sekolah. Karena itulah pelan-pelan bisa terjadi pengabaian kepentingan orangtua untuk pendidikan anaknya. Padahal hal inilah yang paling pokok.

Ketuju, manajemen pendidikan madrasah mengalami dilematis, di satu sisi secara sentralistik karena mengikuti pengelolaan sektor agama, di sisi lain dalam pengelolaan akademik tidak ada lindungan konstitusi untuk menjamin manajemennya secara desentralistik. Padahal misi reformasi pendidikan perlu pengelolaan pendidikan secara desentralistik.

Itulah di antara beberapa persoalan yang terjadi dalam implementasinya. Namun di luar itu, sebenarnya otonomi itu tidaklah bersifat mutlak. Sebab,kita harus menjaga NKRI tetap utuh dan tak boleh tergoyahkan sedikitpun. Untuk itu sistem desentralisasi harus diimbangi dengan sistem sentralisasi. Harus dijaga keseimbangannya. Ikatan nasionalisme dibangun dari nilai-nilai nasional, kebijakan dan program berorientasi nasional, penetapan standar nasional pendidikan dan parameter penilaian pada tataran nasional dengan tetap mempertimbangkan keunikan daerah. Demikian juga otomomi pendidikan perlu juga mempertimbangkan kepentingan nasional. Dimungkinkan juga terjadi sharing dan saling memberdayakan antar daerah untuk membangun dan menguatkan NKRI.

Demikianlah seharusnya manajemen pendidikan yang idealnya dilakukan, yang tidak hanya mengadopsi secara mentah-mentah sistem desentralisasi, melainkan implementasinya harus dikontekstualisasikan dengan kepentingan nasional dalam keseimbangan dengan kepentingan sekolah dan daerah. Semuanya di-frame dengan visi bersama, membangun keunggulan sekolah, daerah, dan nasional. Semoga.


Yogyakarta, Rabu, 18/04/2019
Penulis: Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
Dosen dan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website