Headlines News :
Home » , » Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (Pemilu 2019)

Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (Pemilu 2019)

Written By Pewarta News on Jumat, 05 April 2019 | 01.58

Saharudin, S.Pd., M.Pd.I.
PEWARTAnews.com -- Dalam Rapat Koordinasi bersama Instansi Terkait yang digelar Polres Berau langsung di ruang rapatnya, menghadirkan berbagai undangan, yakni dari Ketua Bawaslu, Kasat Polisi Pamong Praja, Panitia Pemilihan Kecamatan terdekat dengan Tanjung Redeb dan peserta undangan lainnya.

Rapat tersebut mengundang pemateri dari ketua KPU Berau dalam hal ini diwakilkan oleh Saharudin (Divisi SDM & Parmas) dan diminta untuk membahas tentang indikasi kerawanan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Namun, sebelum lebih jauh menjelaskan terkait indikasi yang dimaksud di atas, terlebih dahulu Penulis menjelaskan tentang tiga penyelenggara Pemilu, dalam hal ini tentunya memiliki relevansi kuat dengan tema yang diamanatkan Kapolres Berau agar tidak dipahami bahwa KPU berjalan sendiri dalam urusan penyelenggaraan tahapan, program, dan jadwal Pemilu seperti yang termaktub dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 Pasal 22E ayat 5 untuk melaksanakan tahapan, program, dan jadwal sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diturunkan melalui PKPU dan Surat Edaran atau Putusan, baik putusan seperti H-7 (tujuh hari sebelum 17-04-2019) tentang pindah memilih khusus untuk pemilih tertentu padahal sesuai PKPU bagi yang mau pindah memilih bagi yang umum adalah H-30 (tiga puluh hari sebelum 17-04-2019) maupun situasi dan kondisi yang perlu disikapi KPU RI untuk diimplementasikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten melalui penyelenggara pemilu tingkat ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS).

Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi Pemilu mulai tingkat pusat hingga Pengawas TPS (PTPS) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Bab IV yang bertindak mengawasi KPU hingga jajaran terrendah (KPPS) dalam menjalankan tahapan, program, dan jadwal dengan memberikan koreksi, masukan, dan saran demi terselenggaranya pemilu dan Pilkada dengan baik dan tepat waktu.

Ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 yang peresmiannya pada tanggal 12 Juni 2012 yang mana tugasnya adalah memutuskan atau memberikan sanksi bagi KPU dan Bawaslu apabila terdapat pelanggaran administrasi di luar dari pelanggaran yang ada sangkutan dengan pidana. Sedangkan khusus pelanggaran pidana, maka yang akan menangani adalah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari elemen Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang akan menangani oknum tersebut sampai diputuskan atau divonis.

Jadi, ketiga lembaga tersebut memiliki peran masing-masing dan saling kait-mengait. Namun, orientasi dari tugasnya adalah bagaimana Pemilu itu berjalan lancar sesuai koridor yang berlaku.

Kemudian, terkait dengan indikasi yang memungkinkan terjadinya konflik antara pemilih dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) salah satunya adalah ketidakpahaman pemilih terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakpahaman itu dapat saja terjadi karena pemilih menganggap semua diperlakukan sama, padahal pemilih itu memiliki klasifikasi dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2017, yakni pemilih yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diplenokan berdasarkan hasil dari Pantarlih melalui status Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tingkat PPS yang diperoleh dari daftar pemilih pada pemilu atau pilkada terakhir di daerah tertentu. Pemilih yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bersumber dari DPT yang pindah memilih. Kemudian, pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang bersumber dari pemilih yang menggunakan KTP atau Surat Keterangan (suket) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.

Pemilih DPT akan mendapatkan surat suara penuh (lima surat suara), yakni surat suara pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden berwarna abu-abu, Caleg DPR RI yang berwarna kuning, Caleg DPD RI berwarna merah, Caleg DPRD Provinsi berwarna biru, dan surat suara Caleg DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau.

Pemilih DPTb akan mendapatkan surat suara berdasarkan dapil tempatnya pindah memilih. Pertama, jika pemilih pindah memilih di dapil level (intra) Kabupaten/Kota, maka pemilih tersebut tidak mendapatkan surat suara Caleg DPRD Kabupaten/Kota dan hanya mendapatkan empat surat suara, yakni Caleg DPRD Provinsi, Caleg DPR RI, Caleg DPD RI, dan Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, jika pemilih berpindah memilih pada tingkat (intra) Provinsi, maka pemilih tidak bisa mendapatkan surat suara Caleg DPRD Kabupaten/kota dan Caleg DPRD Provinsi, artinya hanya mendapatkan tiga surat suara, yakni Caleg DPR RI, Caleg DPD RI, dan Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, pemilih pindah memilih di luar provinsi, maka hak pemilih untuk memilih Caleg DPRD Kabupaten/Kota, Caleg DPRD Provinsi, Caleg DPR RI, dan Caleg DPD RI akan hangus, artinya hanya dapat memilih Paslon Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilih berbasis KTP dan Suket akan mendapatkan suara penuh (lima surat suara) dengan ketentuan. Pertama, mendaftar ke KPPS sampai hari H sebelum jam 12. Kedua, memilih sesuai tempat domisili. Ketiga, memilih mulai jam 12.00 s.d. jam 13.00. Keempat, memilih jika surat suara cadangan 2% masih tersedia. Kelima, jika surat suara cadangan 2% pada TPS tempat mendaftar habis, maka bisa memilih di TPS terdekat sesuai domisili (jika surat suara TPS tersebut juga ada).

Catatan: Pertama, jumlah surat suara yang menjadi hak DPT, apabila tersisa, maka tidak bisa digunakan untuk pemilih DPTb dan DPK. Begitu juga surat suara yang disediakan khusus untuk DPTb sesuai sebaran TPS, tidak bisa juga digunakan oleh DPK jika ada surat suara tersisa. Kedua, surat suara cadangan 2% bukan hanya hak untuk pemilih berbasis DPK, tetapi juga dapat digunakan oleh pemilih DPT dan DPTb apabila terjadi salah coblos dan terdapat surat suara rusak juga apabila telah habis surat suara sesuai porsi DPT dan DPTb.

Dengan demikian, diharapkan kepada seluruh penyelenggara pemilu, baik tingkat RI maupun tingkat ad hoc yang paling rendah (KPPS dan PTPS) maupun stakeholder agar memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, baik pemilih yang termasuk dalam DPT, DPTb, juga DPK aupaya Pemilu serentak 2019 di negara Republik Indonesia ini dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Penulis : Saharudin, S.Pd., M.Pd.I.
Komisioner KPU Berau (Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat)
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website