Headlines News :
Home » , » Politik Gagasan? (Yes), Money Politik? (No)!

Politik Gagasan? (Yes), Money Politik? (No)!

Written By Pewarta News on Rabu, 17 April 2019 | 06.52

Muhammad Nur Dirham.
PEWARTAnews.com -- Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diangap modern pada abad ini, seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan dan demokrasi berjalan semakin eksis sebagai sistem pemerintahan yang familiar. Demokrasi yang mengatas namakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu memang cendrung akan menghasilkan keseimbangan dalam pembagaian kekuasaan. Momentum pesta demokrasi dalam rangka pemilihan umum legislatif baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersamaan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tinggal dalam hitungan hari tepatnya pada tanggal 17 April 2019, masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden untuk periode lima tahun kedepan.

Pada setiap hajatan demokrasi dalam konteks pemilihan umum banyak unsur yang terlibat didalamnya mulai dari penyelenggara, pengawas dan juga pesertanya. Kesuksesan dari penyelenggaraan pemilihan umum membutuhkan komitmen dari semua stakeholder tersebut untuk bersama-sama menjadikan pemilihan umum berjalan dengan jujur, adil serta bebas dan rahasia dengan menghasilkan individu-individu yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mengimplementasikanya dalam bentuk kerja nyata untuk kemaslahatan masyarakat luas. Dalam setiap momentum hajatan demokrasi, masyarakat selalu disuguhkan dengan perilaku yang menciderai nilai luhur demokrasi itu sendiri yang salah satunya adalah money politik (politik uang), dan baru-baru ini pada banyak media merilis berita tentang operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada calon anggota legislatif dengan barang bukti berupa uang yang sudah dikemas rapi dalam 400 ribu amplop yang berisi uang yang diduga untuk dipakai serangan fajar dalam perhelatan pemilihan umum tanggal 17 April 2019. Rilis berita tersebut hanya salah satu contoh dari sekian banyak kemungkinan modus politik uang yang bisa saja dilakukan oleh anggota legislatif kepada masyarakat sebagai pemilih dan bukan tidak mungkin juga kepada para penyelenggara, pengawas dan lainnya.

Untuk tidak melakukan politik uang dengan niatan merawat demokrasi secara baik maka perlu komitmen yang tinggi kepada semua pihak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang serta aturan lain yang mengatur tentang pemilihan umum baik pilkada, pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presdien dan Wakil Presiden, lebih lebih kepada peserta pemilu agar bisa mengedepankan kedewasaan berpolitik dengan adu gagasan, melakukan pendampingan politik kepada masyarakat pemilih agar terhindar dari politik transaksional dan pragmatis, bukan malah sebaliknya menampilkan wajah politik yang menciderai nilai dan esensi dari demokrasi. Melakukan politik uang dan atau tindakan lain yang menciderai dan melanggar prinsip-prinsip berdemokrasi bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan elektabilitas dan atau tingkat keterpilihan para kontestan politik hari ini dan pada kenyataannya itu merupakan cara kotor dan tidak dapat dibenarkan, sebaliknya banyak alternatif lain yang bisa menjadi prioritas untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memilihnya semisal pendekatan emosional, kultural, dan jejaring yang ada tanpa harus berpolitik uang, intimidasi dan lainnya dengan satu tujuan bahwa untuk meyakinkan masyarakat tentu harus dengan politik gagasan artinya setiap individu yang berlaga pada kontestasi politik harus berbasis pada ide dan gagasan dengan pandai melihat, merasakan apa yang menjadi harapan agar kehidupan masyarakat lebih baik.

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis mengutip hasil penelitian Amarru Muftie Holish dkk dalam kesimpulan menyampaikan Praktik money Politik dengan bentuk dan tujuan apapun adalah pelanggaran yang dikenakan sanksi Pidana yang tertera dalam Undang Undang. Bagaimanapun pengawasan terhadap Peserta Pemilu oleh lembaga yang berwenang haruslah dilaksanakan untuk menciptakan kebersihan dari penyelengaran demokrasi yang langsung Umum bebas dan rahasia, selain itu pula penyuluhan dan pencerdasan kepada masyarakat pun dibutuhkan untuk mengurangi pelangaran money politik dikarenakan pengetahuan masyarakat yang rendah pula menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran money politic marak terjadi dikalangan Masyarakat Indonesia. (Amarru Muftie Holish dkk, dimuat pada jurnal Fakultas hukum Unnes Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018).

“Politik santun, politik gagasan, politik yang mendidik, mencerdaskan dan mencerahkan”



Penulis: Muhammad Nur Dirham
Caleg DPRD Kabupaten Bima 2019
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website