Headlines News :
Home » » Menbangun Polisi Sipil dalam Era Baru yang Berdimensi Lingkungan Hidup (Prespektif Penegakan Hukum Progresif)

Menbangun Polisi Sipil dalam Era Baru yang Berdimensi Lingkungan Hidup (Prespektif Penegakan Hukum Progresif)

Written By Pewarta News on Rabu, 24 Oktober 2018 | 10.33

Abi Supriadi Soepomo.
Logika Ekologi Global
Amdal adalah upaya untuk menghambat Reklamasi. Amdal bukan untuk memudahkan perusahaan untuk beroperasi. Hak lingkungan teluk adalah hak bumi berlekuk teluk tidak boleh di rusak dan juga teluk itu adalah hak remaja kota atau yang lain untuk menikmati  senja kalau sekarang ada bangunan di situ matahari nya itu tenggelam di balik mol bukan di horizon jadi keindahan estetichs kita di ganggu oleh tabiat negara yang yang tidak paham tentang apa yang di sebut
logika ekologi. (Rocky Gerung)

Sekilas Batas Argumen Era Baru untuk Masa Depan
Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk dikaji, diuraikan dan diteliti melalui kaca mata “Penegakan Hhukum Progresif” karena berkaitan dengan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada era moderen. Catatan buram raut wajah kasus lingkungan di Indonesia dari masa kemasa sangat memperihatinkan baik itu kasus teluk Jakarta, kasus PT. Lapindo, PT. Newmont, dan Freeport. Dari empat titik ini, dan maupun kasus-kasus lingkungan lainya, adalah memberikan dampak besar atas keberlangsungan hidup masyarakat disekitarnya. Akibat dari adanya kasus ini, maka peran dari pada Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai penegak hukum harus betul-betul luar biasa untuk menangani dengan secara cepat, tepat dan akurat serta progresif untuk mengalisisnya. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia,  karena lingkungan merupakan salah satu sistem penyangga kehidupan mahluk hidup di alam raya ini. Secara konstitisonal di atur dalam Pasal 28 huruf h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, kemudian di atur lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 UUD 1945 dikatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak akan lingkungan yang baik dan sehat, penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat”.

Upaya untuk membangun Polisi Sipil dalam “era baru” yang berdimensi lingkungan hidup saat ini, tentu tidak mudah karena membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang luar biasa, kematangan berpikir maupun bertindak. Supaya mewujudkan Polisi Sipil yang benar-benar siap bergulat dengan alam raya, maka terlebih dahulu bagaimana negara harus berani memajukan maint set berpikirnya terutama menfasilitasi hak-hak generasi muda sebagai salah satu aset negara. Artinya generasi muda yang memiliki kemampuan yang  unggul di bidangnya tetap terus dijaga dan dirawat. Membangun Polisi Sipil, yang berdimensi lingkungan hidup tentu negara atau Polri, dalam hal itu kemudian harus memberikan pendidikan dan pelatihan hukum yang berdimensi kemanusiaan kepada anggotanya. Berdimensi kemanusiaan artinya ketika anggota kepolisian maupun Polisi Pamong Praja melakukan tugas benar-benar sudah paham bahwa lingkungan hidup adalah bagian dari dirinya, bukan karena melihat itu hanya semata-mata karena di perintah oleh UU akan tetapi harus menerobos UU tersebut. Persoalan lingkungan adalah persoalan kemanusiaan di dunia bukan hanya karena aturan-aturan batas negara yang mengatur hal itu, tetapi persoalan lingkungan merupakan bagaimana melindungi planet-planet  maupun sistem tata surya yang ada di dunia ini.

Polisi Sipil Berdimensi Lingkungan
Polisi Sipil yang di maksud adalah tidak hanya kita tafsirkan pada konteks Polisi Polri ataupun Polisi Pamong Praja (Pol. PP) akan tetapi luas dari itu, di Bali ada Pecalang, di Kabupaten Bima-Kecamatan Belo tepatnya Desa Ncera Polisi Rasa, begitu juga di daerah-daerah lain yang masih kental adat-istiadat pasti memilikinya. Polisi Rasa yang ada di Desa Ncera itu, tidak hanya bertugas untuk menangkap maling, perampok, orang yang konflik, dan pemabuk miras, akan tetapi jauh dari pada itu. Tugas Polisi Rasa tersebut termasuk di bidang lingkungan hidup untuk melindungi, mengayomi dan melayani lingkungan hidup. Polisi sipil yang sebenarnya adalah kesatuan dari pada masyarakat yang ada baik itu di masyarakat, bangsa dan negara. Semasih negara atau Polri dalam hal ini, masih berprespektif normatif-positivis maka yakin dan percaya bahwa persoalan negara tidak mampu di atasi lebih-lebih di bidang lingkungan hidup. Konsep penyidikan dalam sistem penyelidikan dan penyidikan yang bersifat “ilmiah” atau “scientific crime detection” atau yang lebih populer di negara kita yang berlaku sampai hari ini hanya “slogan” dengan sebutan “Ilmu Penyelidikan”, seolah-olah itu sempurna kemudian  mengeksplorasi di publik  dengan angka penjumlahan, pengurangan dan perkalian bahwa semuanya itu sudah terselesaikan.

Ilmu penyelidikan itu, ketika sistem-sistem yang ada kemudian di tempatkan pada multi disipliner yang tepat. Kalau Cak-Nun mengatakan “manusia itu harus pintar ngerem dan harus pintar gas”, begitu juga sebaliknya lembaga Polri harus benar-benar serius memperhatikan bagaimana posisi maupun kapasitas kasus yang sebenarnya.  Mengutip kata Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., M.H. bahwasannya “hukum itu untuk manusia”, maka secara mutatis-mutandis sebaliknya bahwa Polisi Sipil adalah untuk masyarakat, untuk hewan dan maupun untuk tumbuh-tumbuhan karena semuanya tidak bisa kemudian dipisahkan antara satu dengan yang lain. Polisi yang baik, tatkala ketika rumput itu di injak olehnya  pada saat ia melakukan tugas untuk menangkap pencuri  maka pada saat itu juga petugas itu wajib mempertimbangkan bahwa ia telah melakukan penganiayaan terhadap rumput tersebut. Maka dari itu, rumput berhak untuk menuntut petugas yang lalai pada saat ia menjalankan tugas. Artinya polisi sipil benar-benar profesional, konsistensi, progresif dan mengedepankan cinta-kasih di atas segalanya. Penegakan hukum berdimensi wawasan lingkungan hidup adalah salah satu yang harus di wujudkan supaya tujuan hukum tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bisa tercapai dengan baik, cara luar biasa dan bukan di minimaliskan melalui angka-angka matematik atau menganggap itu di ubah oleh mesin komputer semata.

Tindak tanduk lembaga kepolisian sejak Era Reformasi sampai pada saat ini mesti dilakukan evaluasi kembali ternyata ada yang keliru. Mengutip perkataan Prof. J. E. Sahetapy bahwa pertama yang memisahkan antara ABRI sehingga terbentuk menjadi dua lembaga adalah Kepolisian dan TNI. Sehingga jangan sampai kemudian Polri berbicara ibarat “ayam tanpa kepala” suaranya keras akan tetapi tindak tanduk tidak membuahkan hasil yang progresif. Setelah kedua lembaga itu, dipisahkan terutama kepolisian hanya berkutat statis hanya maju dalam bentuk yang di kemas baru dari luar tetapi kepala dan jiwanya  tidak di isi dengan baik malahan sebaliknya peningkatan korupsi meraja lela di tubuh kepolisian maupun di lembaga penegak hukum yang lain. Wajah lembaga penegakan hukum negeri ini, semakin lama semakin seperti “bola liar” yang tidak memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas.

Ibarat pohon, tidak mengapa pohon itu mati dengan sendirinya supaya anti-tesis itu datang, tumbuh dan berkembang terbentuklah  yang baru yaitu Era baru atau era melinium. Evaluasi secara berkala adalah salah satu langka awal untuk dilakukan mulai dari perekrutan anggota kepolisian, pemeriksaan kesehatan, pendidikan pelatihan, penugasan, pengabdian dan akhinya moralitas yang pada akhirnya dibicarakan. Negara-negara eropa, America dan salah satu tetangga negara Indonesia adalah Australia praktek penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup sudah maju dan sistematis. Inggris, America dan Australia sudah membentuk Polisi sipil lingkungan, Polisi kehutanan, Pengadilan Khusus lingkungan, Jaksa Lingkungan yang benar-benar profesional dalam bidang itu. Apakah negara Indonesia harus menjadi penonton terus-menerus? Mulai dari dulu sampai hari ini, Indonesia menjadi penonton sejati. Bidang hukum Indonesia menjadi penonton, ekonomi penonton, teknologi penonton, dan lain-lain. Apakah ini yang harus di banggakan Indonesia?.

Menggali Potensi Internal untuk Mewujudkan Polisi Sipil Lingkungan Hidup Bermartabat
Menggali potensi internal generasi muda adalah kata kunci seluruh negara di dunia. Seluruh negara di dunia paling utama itu America dengan propaganda-propaganda kemanusiaan termasuk di bidang lingkungan hidup seolah-olah Amerika pencetusnya begitu juga dengan negara lain. Padahal negara-negara di dunia harus belajar dari Indonesia mengenai farian budaya, paham kemanusiaan, puralisme dan maupun kekayaan alam lingkungan hidup. Bumi nusantara ini adalah percaturan dunia wayangnya negara adikuasa penontonnya Indonesia itulah faktanya hari ini Bali, Papua, dikuasai oleh orang luar, juga termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Artinya hal inilah yang kemudian harus di evaluasi, bangun tatanan era baru, modivikasi sistem lama yang kaku dan otonom tersebut. Pendiddikan hukum dan lingkungan harus di ajarkan mulai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tidak siswa-siswi itu ada bekal untuk sampai pada strata perguruan tinggi maupun ketika lulus tingkat SMA siwa-siswi tersebut sudah ada bayangan terlebih dahulu. Upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang hukum dan lingkungan maka yang harus dilakukan oleh negara adalah evaluasi silabus pendidikan nasional.

Upaya untuk merubah Negara Indonesia khusus generasi muda adalah harus memperbaiki pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA/SMK dengan mata pelajaran yang ada nuansa baru paling tidak hukum dan ilmu lingkungan. Perbuatan pelanggaran hukum dan perbuatan pidana itu sudah mengakar di sekolah SD, SMP, SMA/SMK. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dewasa ini, lebih banyak akibat dari pada perbuatan manusia entah itu penebangan pohon liar, pertambangan, perbuatan perusahaan dan maupun bisa terjadi karena obat-obat pestisida-instesida. Akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup maka berakibat fatal terhadap kerusakan planet dan sistem tata surya kita di bumi. Fungsi masyarakat sipil harus ikut andil berperan untuk menjaga keberlagsungan kehidupan alam raya tersebut, tidak hanya polisi yang datang dari pemerintah akan tetapi masyarakat harus menjadi polisi seutuhnya. Polisi atau dalam hal ini Polri harus betul-betul mampu menyatu dengan masyarakat, seperti halnya slogan aktivis, “Duka mereka adalah duka kita, tangisan mereka adalah tangisan kita”, bukan sebaliknya menjaga bola digawang.

Sebagai penyidik tunggal, bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan. Kepolisian harus benar-benar hati-hati, teliti dan telaten dalam menjalankan tugas, karena sebab itu bukan semata amanat UU akan tetapi itu juga adalah amanat hukum atau jiwa rakyat yang sudah mendarah daging di setiap sudut negeri. Sedikit saja polisi salah melangkah dalam bertugas maka hati nurani bangsa dan negara yang akan di pertaruhkan di dunia. Alat perlengkapan yang di pakai oleh lembaga kepolisisan adalah jiwa rakyat yang sudah membatin dengan petugas tersebut. Salah satu yang menjadi kelemahan penyidik, pada saat melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan adalah kurangnya ilmu pengetahuan penyidik pada wilayah ilmu lingkungan, zat kimia atau dalam istilah ilmu lingkungan bahan kadar beracun (B3) sebenarnya bukan hanya pada lembaga kepolisian, di lembaga Advokat, Kejaksaan dan Kehakiman belum benar-benar ada yang nmemiliki keahlian yang mumpuni dalam bidang hukum lingkungan, lebih-lebih ketika berhadapan dengan kasus tindak pidana lingkungan hidup. Banyak kasus yang terjadi di seluruh bumi nusantara ini, khususnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak mampu terselesaikan akibat kapasitas ilmu pengetahuan penyidik kepolisian maupun penyidik pembantu belum mumpuni sehingga menilai sampel, alat bukti, barang bukti dan kadar banyak tidaknya zat kimia tidak mampu menganalisisnya atau mendeteksinya dengan laboratorium forensik lingkungan. Oleh karena itu peran dari pemerintah, peranan dunia pendidikan dan lembaga kepolisian harus lebih luar biasa, harus mampu menerobos jurang-jurang pemisah, biarkanlah air itu mengalir di sela-selanya, namun suatu saat dinding besar tebalpun tetap akan mampu di terobos oleh air, terwujudnya penegakan hukum bermartabat adalah cita-cita Bangsa Indonesia.

Mewujudkan Polisis Sipil “Bermesu Budi” dalam  Penegakan Hukum Lingkungan
Negara Indonesia adalah negara yang besar, negara berdasarkan sistem hukum campuran atau dikenal “the roul of law” yang di dalamnya berbagai corak fundamental etiks. Fundamental etiks tentang kebudayaan humanisme, demokrasi, teknologi dan humanitarianisme internasional. Mewujudkan “Polisi Sipil Bermesu Budi” harus mengerahkan seluruh energi jiwa. Mesu budi adalah konsep untuk mematikan egosentris yang ada dalam diri manusia. Penegakan hukum lingkungan  yang bermesu budi merupakan alat untuk menyadarkan para penegak hukum Indonesia saat ini, merumuskan, membentuk, menetapkan, memutuskan dan melakukan pencegahan terhadap pencemaran perusakan lingkungan hidup membutuhkan sikap tindak yang berani. Jika ada istilah menjalankan pekerjaan cara beyond the call of duty bertindak lebih dari pada yang di wajibkan maka mesu budi dalam penegakan hukum adalah menjalankan hukum dengan kemampuan beyond the call of rule. Sikap tindak tanduk yang berani  perlu di bumikan  diseluruh negeri ini, teruma bagaimana merombak sistem hukum hari ini.

Dalam era pembangunan yang serba kompleks hari ini, cara berpikir lembaga kepolisian atau Kapolri harus melakukan rekostruksi kembali terhadap penegakan hukum lingkungan yang ada. Penegakan hukum lingkungan bukan menghafal UU, menerapkan UU, megakan Peraturan Perundang-Undangan, dan membaca UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi Polisi Sipil harus mampu menerobos UU yang ada, lebih dari pada itu termasuk yang harus dilakan oleh Polisi Sipil adalah melakukan penemuan hukum, setelah itu bagaimana merombak sistem hukum yang berlaku hari ini. Sistem hukum yang berlaku hari ini, tidak mampu menampung isu-isu kasus lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Kasus PT. Lapindo, Teluk Jakarta dan Teluk Buyat di Mina hasa. Beberapa kasus yang terjadi mengindikasi di ceritrakan masih berbelit proses penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, penuntutan dan proses persidangan. Selain tidak pahamnya para penegak hukum sisi-sisi lain citra penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia ketidak seriusan untuk menangani kasus yang ada, kasus kebakaran hutan Kalimantan, Riau, ilegal loging di Tambora, melakukan ekspor-impor kayu di beberapa negara itu semua ada oknum-oknum kepolisian yang terlibat langsung untuk mensukseskan tindak tanduk kriminalitas tersebut. Pembakaran hutan yang ada di beberapa daerah yang terjadi, tetapi justru yang di tangkap adalah orang gila, justru sebaliknya kasus lingkungan pasti melibatkan orang-orang penting yaitu pengusaha-pengusaha dalam negeri maupun luar negeri.

Pertama, pendidikan hukum progresif adalah alat untuk menggulangi perbuatan-perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Hukum progresif selain membentuk, memajukan dan pendidikan moral adalah paling utama untuk di implementasikan dalam tubuh kepolisian atau Polisi Sipil. Kedua, Polisi Sipil harus melakukan tindak tanduk yang luar bisa terutama adalah mengerahkan seluruh potensi jiwa dan mematikan nafsu supaya egosentrisitas itu mampu di manajemen dengan baik. Menyatu dengan alam adalah keharusan bagi setiap umat manusia, lebih-lebih polisi sipil. Ketiga, mendidik dengan konsep cinta kasih terhadap alam atau ekosistem penyangga kehidupan supaya Polri atau lembaga kepolisian. Kemanusiaan adalah fitrah yang paling utama di perhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, negara dan bahkan laluntas dunia.

Empat kecerdasan spiritual, kecerdasan spiritual adalah penyempurna atau penyeimbang setiap gerak-gerik petugas kepolisian bagaimana untuk dilatih bertutur-kata santun, jujur, integritas, bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Proses penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan di lakukan oleh penyidik membutuhkan waktu, kecepatan, ketepatan dan profesional untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa hukum yang terjadi bahkan membutuhkan waktu yang lama. Bimbingan secara psikologis betul-betul di perhatikan demi terciptanya lembaga kepolisian yang memiliki kewibawaan. Kemudian yang kelima adalah  perekrutan, cara-cara perekrutan mesti di lakukan dengan tindak-tanduk luar biasa. Perekrutan semuanya harus sama tidak ada yang membedakan antara kaya atau miskin tetapi pertama-tama yang harus di lihat adalah kemampuan dari pada peserta calon kepolisian terdaftar. Menjaga kewibawaan lembaga adalah keharusan bagi setiap anggota kepolisian. Disamping perekrutan maka calon-calon itu nantinya silabus-silabus pendidikan kepolisian itu harus berdimensi kemanusiaan terutama dan paling utama dalah polisi sipil harus menyatu dengan alam raya di sekitarnya. Penegakan hukum progresif “Polisi Sipil ibarat sapu lidi yang selalu membersihkan kotoran di dunia”, filosofi kepolisian harus betul-betul dijaga, dirawat, dimodifikasi dengan keadaan jaman, pengabdian dan bumikan nilai-nilai “Catur Wangsa” demi tegaknya sistem hukum yang berbasis kerakyatan di era milinium.


Yogyakarta, Jum’at 12 Oktober 2018
Penulis: Abi Supriadi Soepomo
Pengamat Hukum Lingkungan pada Pusat Studi Pemuda Nusantara (PUSPARA) / Senior Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2019. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website