Headlines News :
Home » , » Masih Berlakukah Hukum di Negeri Kita?

Masih Berlakukah Hukum di Negeri Kita?

Written By Pewarta News on Selasa, 21 Mei 2019 | 23.27

Muslehuddin.
PEWARTAnews.com – Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertera pada bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum di negara Indonesia berlaku pada setiap keputusan suatu perkara harus berdasarkan hukum.

Namun hukum yang pada hakikatnya menciptakan rasa keadilan belum juga dapat terealisasikan secara efektif. Hal tersebut dapat di lihat dari terjadinya praktik-praktik kecurangan, penyelewengan, penyimpangan terhadap aturan-aturan di dalam penegakan hukum itu sendiri.

Masalah tersebut menimbulkan suatu pertanyaan  yang sangat mengganjal dalam penegakan hukum di negeri ini, benarkah hukum di negeri ini masih di perjual belikan? dan tentunya sangat menarik untuk di ketahui bersama tentang kebenaran hal tersebut. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tidak terbilang hoax.

Mengutip perkataan Teodoru Egie Sapultura, “Bahwa hukum merupakan hal yang penting dan wajib dipatuhi semua orang, akan tetapi banyak pejabat-pejabat tinggi negara yang memberlakukan hukum itu seperti makanan yang bisa dibeli.” Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat tidak wajar dan tidak memiliki etika dan moral yang baik. Makanya perlu kesadaran bagi kita semua agar mematuhi hukum yang telah di buat dan di tetapkan oleh pemerintah.

Maka dari itu rakyat memerlukan adanya kerja sama presiden dengan rakyat agar lebih tegas dalam menjalankan atau menerapkan hukum kepada pejabat-pejabat yang tidak bermoral.

Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali tahanan atau narapidana yang masih bisa berkeliaran menghirup udara bebas diluar sel tahanan.

Mereka dengan leluasa menikmati masa-masa tahanan dengan bersenang-senang, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak terpidana. Hidupnya bebas, cuman yang membedakan dari mereka adalah status (terpidana dan tidak terpidana).

Kalau boleh penulis mengibaratkan bahwa tahanan atau narapidana bagaikan burung kesayangan yang sengaja di lepas dari sangkarnya, yang ketika mau istrahat kembali ke sangkarnya dan jika pengen bebas maka akan terbang bebas.

Kenadian tersebut bukan sudah rahasia umum lagi, melainkan pengetahuan umum bahwa hukum di negeri ini masih bisa di jual beli. Seperti apa yang di katakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Bapak Mahfud MD dalam wawancaranya pada merdeka.com tanggal 19 November 2015. “Bawa hukum kita masih banyak permainan dan bisa di perjual belikan oleh orang-orang yang punya uang”, sebutnya.

Dari pernyataan tersebut bisa kita fahami bahwa hukum berlaku hanya begi orang-orang apes saja,  atau kurang beruntung dengan tidak memiliki pembela kerena tidak memiliki uang. Sedangkan mereka yang punya kekuatan politik dan uang seenaknya mempermainkan hukum dengan mempengaruhi dan membeli hukum tersebut.

Hukum tidak bisa di beli, kata itu hanya ada bagi orang-orang yang mematuhi hukum dan tidak melanggarnya. Di sini hukum merupakan peraturan yang penting dan wajib di taati semua orang. Akan tetapi hukum tidak merupakan hal yang wajib bagi semua orang yang tidak mematuhinya. Di sini saya mengambil contoh dari kasus mafia hukum seperti gayus Haloman Tambunan dan mafia hukum lainnya.

Gayus Haloman Tambunan yang secara ceroboh membuka tabir rahasia umum itu. Selama menjalani penahanan sebagai tersangka penggelapan pajak, Gayus tercatat 68 kali meninggalkan selya di rumah tahanan Markas Brimob  Kepala Dua, Depok, Jawa Barat. Gayus memperoleh perlakuan spesial tentu saja tidak gratis. Gayus harus menggelontarkan dana sebesar Rp.790 Juta untuk membius nurani kepala rutan Brimob Komisaris Polisi Iwan Siswanto serta delapan penjaga lainnya. Semuanya telah di tetapkan sebagai tersangka. Bahkan dalam kesempatan keluar sel Jum’at, 5 November 2010. Gayus di duga kuat sempat piknik ke Bali menonton pertandingan tenis Internasional. Dugaan itu muncul setelah penonton yang amat mirip dengan gayus beredar di media massa. Kita juga terusik bagaimana seorang Gayus masih memiliki uang sebanyak itu untuk menyuap polisi?, padahal semua rekeningnya di blokir polisi.

Mungkinkan ada orang lain yang lebih berduit memasak uang untuk gayus? Pertanyaan itu sesungguhnya menggambarkan betapa tidak berdayanya penegak hukum di hadapan seorang Gayus. Miliader yang sesungguhnya hanya cuma pegawai pajak golongan IIIA itu telah membenamkan banyak sekali duit hasil penggelapan pajak kepada begitu banyak aparat. Kasus gayus ini malapetaka sekaligus hikmah bagi penegakan hukum di negeri ini. Malapetaka kerena hukum harus di langgar oleh mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Aparat penegak hukum di negeri ini ternyata begitu gampang terbius duit. Hikmah karena melalui kasus ini tidak ada lagi yang bisa membantah kebenaran bahwa para tahanan atau narapidana dengan gampang piknik ke luar tahanan. Sekali lagi, itu bukan lagi rahasia umum, tapi pengetahuan umum.

Terkait dengan apa yang di paparkan seperti di atas kita tidak bisa menafikan bahwa hukum itu masih di perjual belikan, bahkan kemungkinan besar sampai sekarang masih ada orang-orang yang melakukan itu hal tersebut. Tapi semoga saja yang melakukan cepat sadar bahwa apa yang di lakukan adalah salah.

Seharusnya kita semua sebagai manusia bisa menyadari bahwa hukum itu merupakan hal yang tidak di perjual belikan. Oleh karena itu, pemerintah yang mempunyai tugas tertinggi harus memperhatikan orang-orang yang menjual hukum atau orang yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak di cermati maka hukum di negeri ini tidak akan ada arti dan maknanya sama sekali. Maka dari itu presiden harus mengerluarkan peraturan yang tegas dan berbotot.

Bagi kita semua harus saling menyadari betapa pentingnya hukum itu, dan jangan memberlakukan hukum itu seperti benda yang bisa di perjual belikan, patuhi hukum yang ada dan cermati apa makna yang ada di dalamnya. Sekian!


Penulis: Muslehuddin
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Share this post :

+ komentar + 1 komentar

23 Mei 2019 14.11

Ajarin cara nya menulis dong kakak hehe

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2019. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website